Jakarta: Pasangan calon (paslon) diminta mandiri membiayai kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Keterlibatan sponsor atau cukong bakal mengancam aktivitas demokrasi. 

"Ini (cukong) berpotensi membuat demokrasi kita terbajak. Demokrasi kita ditentukan oleh para sponsor," kata Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, kepada Medcom.id, Kamis, 22 Oktober 2020.

Keterlibatan cukong, kata Kamhar, membuat kebijakan kepala daerah terpilih tak didasari kepentingan masyarakat. Regulasi yang dibuat akan menjadi sarana politik balas budi kepada sponsor.

"Sehingga pemerintahan itu ditentukan oleh segelintir sponsor. Kita berharap itu tidak terjadi," ungkap dia.

Penyebab Biaya Politik Tinggi

Kamhar menyebut biaya politik tak disebabkan anggaran pengadaan teknis seperti saksi, alat peraga kampanye, dan lain sebagainya. Namun, politik uang.

Setidaknya ada beberapa alasan pasangan calon (palson) menggunakan uang memenangkan pemilihan. Pertama, adanya pemilih yang tidak kritis.

Baca: Partisipasi Pemilih Pilkada Serentak 2020 Diyakini Tinggi

"Karena tingkat kritis rendah tadi sehingga cenderung tidak rasional dalam menentukan pilihan politiknya," ungkap Kamhar.

Kondisi itu didukung rendahnya kesejahteraan masyarakat. Sehingga, pilihan ditentukan berdasarkan pemberian paslon.

"Jadi lebih cenderung berpikir apa yang didapat saat itu saja, sehingga mendorong politik transaksional," sebut Kamhar.

Selain itu, biaya pilkada tinggi disebabkan elektabilitas calon yang rendah. Sehingga, paslon tersebut menggunakan cara singkat menarik simpati pemilih.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((ADN))