ilustrasi Medcom.id
ilustrasi Medcom.id

Bawaslu Diminta Proaktif Tangani Laporan Bapaslon

Pilkada pilkada serentak bawaslu Pemilu Serentak 2020
Deny Irwanto • 10 September 2020 15:35
Ketapang: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten/Kota diminta proaktif menangani setiap laporan bakal pasangan calon (Bapaslon) kepala daerah.
 
Bawaslu diminta netral dalam penanganan laporan Pilkada 2020 termasuk permohonan Bapaslon perseorangan Yasir Anshari-Budi Mateus ke Bawaslu Ketapang agar membatalkan berita acara KPU Ketapang yang menahan langkah mereka.
 
"Dengan memaksimalkan pengawasan dan mengantisipasi berbagai kecurangan pemilu yang mungkin saja terjadi," kata Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Muhammad, saat dikonfirmasi, Kamis, 10 September 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca: Gibran Bertekad Prioritaskan Percepatan Ekonomi
 
Muhammad menguraikan salah satu tahapan penting dalam pelaksanaan pilkada adalah pendaftaran Bapaslon Kepala Daerah. Dalam tahap pendaftaran kerap ada laporan oleh Bapaslon karena merasa belum diperlakukan adil.
 
"Apalagi kalau misalnya KPU sudah menetapkan pasangan calon. Kami ingatkan, potensi-potensi itu agar diantisipasi. Semoga penetapan calon ini tidak ada masalah, tidak ada sengketa, tidak ada pelanggaran. Terutama tidak ada pelanggaran kode etik," jelasnya.
 
Menurutnya kecuali masalah etik, DKPP sudah menyepakati untuk berbagi kepada KPU dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk memeriksa dugaan pelanggaran etik jajaran ad hoc.
 
"PPK ke bawah, Panwaslu ke bawah itu kalau ada yang melaporkan melanggar kode etik, tidak lagi diperiksa oleh DKPP. Diperiksa dan diputus oleh KPU Kabupaten/Kota itu supaya lebih cepat dan mereka lebih tahu bagaimana perilaku dan etik jajaran-jajaran yang ada," ungkapnya.

Sebelumnya Bapaslon jalur perseorangan Yasir Anshari-Budi Mateus untuk mendaftar calon Bupati dan Wakil Bupati Ketapang pada Pilkada 2020 tertahan karena dianggap tidak memenuhi jumlah syarat dukungan minimal oleh KPU Ketapang. Putusan KPU Ketapang tertuang dalam surat No. 300/PL.05.3-SD/6104/Kab/VIII/2020 pada 11 Agustus 2020.
 
Kuasa hukum Bapaslon tersebut, Dewa M Satria, menduga KPU Ketapang menjegal kliennya dengan surat putusan itu. Permasalahannya terjadi pada data dukungan ke aplikasi sistem informasi pencalonan (Silon).
 
Pada saat verifikasi sudah berlangsung, KPU tiba-tiba mengeluarkan surat bahwa data sebelumnya yang sudah memenuhi syarat dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS.
 
"Ini sangat merugikan pihak kami, oleh karena itu kami meminta agar berita acara No. 119 yang diterbitkan KPU Ketapang mengenai pleno hasil rekapitulasi tersebut kami minta untuk dibatalkan karena didasari oleh sesuatu yang melawan hukum," ungkap Dewa.
 

(DEN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif