Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono Ubaid Tanthowi. Foto: Medcom.id/Ilham Pratama Putra.
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono Ubaid Tanthowi. Foto: Medcom.id/Ilham Pratama Putra.

KPU Beri Kelonggaran dalam Kampanye Pilkada 2020

Pilkada Pemilu Serentak 2020
Christian • 30 Juni 2020 15:36
Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberi ruang kepada calon kepala daerah untuk berkampanye dalam Pilkada 2020 dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Peserta pilkada bisa berkampanye di media massa serta memasang alat peraga seperti spanduk, baliho, dan umbul-umbul, dengan batasan tertentu.
 
"Menurut kami itu cukup efektif agar pemilih dapat mengetahui tentang calon yang akan dipilih," ujar Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi dalam webinar Pilkada 2020 yang diselenggarakan asosiasi pemerintah kabupaten seluruh Indonesia (APKASI), Selasa, 30 Juni 2020.
 
Pramono mengatakan KPU akan mengutamakan kesehatan masyarakat dalam menjalankan pesta demokrasi. KPU akan membatasi kegiatan kampanye di dalam ruangan akibat pandemi covid-19 menjadi 50 persen dari total kapasitas.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Selain itu, KPU akan mengurangi jumlah pemilih dari 800 orang per tempat pemungutan suara (TPS) menjadi 500 orang per TPS. Calon pemilih juga akan diatur waktunya dalam melakukan pencoblosan.
 
"Misalkan begini, para pemilih dari nomor 1-100 dibuat jam 07.00 WIB hingga 08.00 WIB. Begitu juga dengan nomor pemilih selanjutnya agar tidak terjadi penumpukan. Selain itu, kami juga minta para pendukung tidak diperkenankan masuk ke dalam studio televisi jika ada calon kepala daerah mereka melakukan acara," jelas dia.
 
Baca: Kampanye Pilkada di Tengah Pandemi Menuntut Kreativitas
 
Pemerintah, DPR, dan KPU, sepakat penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 digelar pada Desember 2020. Pelaksanaan pilkada ini mundur beberapa bulan akibat pandemi covid-19.
 
DPR dan Pemerintah juga telah menyepakati Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 yang mengatur soal penundaan pilkada menjadi undang-undang. Seluruh fraksi setuju.
 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif