Masyarakat Diminta Laporkan Cakada yang Kampanye di Masjid
Ketua Badan Pengawas Pemilu Sulawesi Selatan Laode Arumahi
Makassar:Ketua Badan Pengawas Pemilu Sulawesi Selatan Laode Arumahi mengingatkan para calon kepala daerah agar tidak menggunakan masjid sebagai tempat kampanye. Imbauan ini terutama menjelang bulan Ramadan yang selalu dipenuhi beragam kegiatan agama.

Laode menegaskan masjid merupakan daerah terlarang untuk berkampanye. Regulasi itu jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.


“Masjid, gereja dan lain-lain adalah tempat ibadah, bukan tempat berpolitik,” kata Laode di Makassar, Selasa 15 Mei 2018.

Pada undang-undang tentang Pilkada, Pasal 69 memuat bahwa dalam kampanye dilarang menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan. Sanksinya bagi yang melanggar berupa hukuman penjara maksimal enam bulan dan atau denda maksimal Rp1 juta.

Laode menyatakan bahwa Bawaslu melalui petugasnya yang tersebar hingga ke tingkat bawah, selalu mengawasi gerak-gerik para calon kepala daerah. Hanya saja, tidak berarti tidak ada celah pelanggaran.

Laode meminta masyarakat agar proaktif mengawasi di lingkungan sekitarnya. Bagi yang terbukti melanggar, bakal langsung ditindak tegas.

“Masyarakat supaya melaporkan jika ada pasangan calon atau tim yang menggunakan masjid untuk berkampanye,” ujar Laode.



(ALB)