Ilustrasi PSBB. Medcom.id
Ilustrasi PSBB. Medcom.id

LSI: Hanya 44 Daerah Penyelenggara Pilkada Berstatus Zona Merah

Pilkada Virus Korona pilkada serentak Pemilu Serentak 2020
Kautsar Widya Prabowo • 24 September 2020 15:55
Jakarta: Lembaga Survei Indonesi (LSI) Denny JA menyebut hanya 16,3 persen atau 44 daerah penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 masuk zona merah penyebaran virus korona (covid-19). Kondisi tersebut tidak dapat dijadikan alasan menunda pesta demokrasi daerah.
 
"Jangan karena kasus 16,3 persen membatalkan 83,7 persen (penyelenggara pilkada lainya)," ujar peneliti LSI Denny JA, Ikrama Masloman, dalam konferensi pers, di Jakarta, Kamis, 24 September 2020.
 
Dia menyarankan Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberikan perlakuaan khusus pada 44 daerah di zona merah. Displin protokol kesehatan secara ketat harus diterapkan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Khusus 16,3 persen atau 44 wilayah, calon kepala daerah dilarang melakukan pengerahan massa lebih dari lima orang," usul Ikrama.
 
Dia menegaskan daerah lain juga tidak boleh terlepas dengan protokol kesehatan. Ikrama menyebut pandemi covid-19 tidak boleh menghalangi hak demokrasi masyarakat.
 
"Kalau ini ditunda hak berpartisipasi mereka tidak dapat dicapai, dapat menimbulkan kekecewaan tersendiri," tutur dia.
 
Pilkada 2020 digelar di 270 daerah yang meliputi 9 pemilihan gubernur, 224 pemilihan bupati, dan 37 pemilihan wali kota. Tahapan pilkada serentak telah melalui masa pendaftaran pasangan calon dari Jumat hingga Minggu, 4-6 September 2020.

KPU juga telah menetapkan pasangan calon Pilkada 2020 pada Rabu, 23 September 2020. Peserta pilkada diberikan kesempatan berkampanye dari Sabtu hingga Sabtu, 26 September 2020-5 Desember 2020. Pemungutan suara berlangsung Rabu, 9 Desember 2020.
 
DPR dan Pemerintah sepakat malaksanakan pilkada pada Desember 2020. Keputusan ini berdasarkan hasil rapat Komisi II DPR bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan penyelenggara pilkada.
 
“Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 tetap dilangsungkan pada 9 Desember 2020,” kata Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 21 September 2020.
 
Doli mengatakan Pilkada 2020 bakal menerapkan disiplin dan sanksi tegas pelanggar protokol kesehatan. Dia meminta KPU merevisi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pilkada dalam Kondisi Bencana Non-Alam.
 
(Baca: PKPU Soal Larangan Berkerumun Dinilai Lembek)
 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif