Perwakilan ILUNI UI bersama KPU RI membahas mekanisme sistem e-voting pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Dokumentasi/ istimewa
Perwakilan ILUNI UI bersama KPU RI membahas mekanisme sistem e-voting pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Dokumentasi/ istimewa

ILUNI UI Ajak KPU Pakai e-Voting untuk Pilkada

Pilkada pilkada serentak Pemilu Serentak 2020
Medcom • 21 November 2020 17:25
Jakarta: Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) mengajak Komisi Pemilihan Umum (KPU) bekerjasama dalam menggunakan mekanisme sistem e-voting pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Hal tersebut disarankan untuk mencegah klaster baru covid-19.
 
Ketua Umum ILUNI UI, Andre Rahadian, mengatakan ada empat rekomendasi terkait penyelenggaraan pilkada. Salah satunya penerapan sistem e-Voting untuk pelaksanaan pilkada.
 
"Penerapan e-Voting menjadi salah satu cara untuk meminimalisir kerumunan massa pada saat pemilihan berlangsung. Sehingga diharapkan dapat mencegah lonjakan signifikan dari angka penularan covid-19," kata Andre, Sabtu, 21 November 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca: Polda Jabar Rencanakan Periksa Rizieq Shihab
 
Andre menjelaskan ILUNI UI menyarankan KPU untuk mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) khusus mengatur diskualifikasi bagi pasangan calon peserta pilkada yang melanggar protokol kesehatan. KPU juga perlu menekankan standar program paslon yang mengedepankan kampanye program, serta visi yang besar terkait pencegahan penularan covid-19.
 
"Selain itu angka partisipasi publik yang tinggi serta pilkada aman dalam berbagai tahapan diharapkan menjadi indikator kesuksesan pilkada," jelasnya.
 
Sementara Ketua KPU RI, Arief Budiman, menyatakan penggunaan teknologi terus didorong KPU. Namun ada tiga kendala yang dihadapi KPU yakni regulasi, anggaran, dan Sumber Daya Manusia (SDM).
 
Menurutnya dalam pemilu teknologi ditekankan untuk penggunaan e-rekapitulasi terlebih dahulu. "Saat ini yang bertahap dibuat elektronik adalah e-rekapitulasi terlebih dahulu. Sistem Informasi Perhitungan atau Situng di 2019 kemarin adalah e-rekapitulasi, hanya saja belum menjadi basis penetapan resmi hasil pemilu," ungkap Arif.
 
Menurut dia Indonesia untuk saat ini sebaiknya tetap melaksanakan pemilihan langsung. Arif menilai pemilu langsung lebih transparan. Dia juga menyoroti masih ditemukan masalah dalam proses e-voting di negara-negara lain.
 
"Indonesia adalah salah satu penyelenggara pemilu paling transparan di dunia. Setelah vote secara manual, perhitungannya juga terbuka. Nah, apakah masyarakat Indonesia sudah siap dengan kultur penerimaan publik dari manual ke teknologi informasi?" ujarnya.
 

(DEN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif