Ilustrasi: Medcom.id
Ilustrasi: Medcom.id

Mekanisme Pengaduan e-Rekap Harus Diatur

Pilkada pilkada serentak Pemilu Serentak 2020
Anggi Tondi Martaon • 09 Oktober 2020 01:26
Jakarta: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meminta mekanisme pengaduan rekapitulasi elektronik (e-rekap) diatur. Dengan begitu, laporan kesalahan e-rekap bisa ditindaklanjuti.
 
"Karena nanti Bawaslu yang akan menjadi kewenangan melakukan pengawasan dan lain sebagainya," kata Ketua Bawaslu Abhan pada diksusi virtual 'Untung Rugi e-Rekap', Kamis, 8 Oktober 2020.
 
Menurut dia, penerapan e-rekap berpotensi mengalami kesalahan. Salah satu bentuknya hasil pemindaian dengan catatan hasil penghitungan suara (C1 plano) berbeda, seperti angka 1 berubah menjadi 7.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kemudian tanda X (silang) terbaca sebagai angka 25. Angka 8 terbaca angka 6 dan angka enam terbaca angka nol," ungkap dia.
 
Selain mekanisme pelaporan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta membuat payung hukum penerapan e-rekap berupa peraturan KPU (PKPU). Pasalnya, tidak semua wilayah yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 menerapkan e-rekap.
 
Baca: Hampir 13 Ribu Desa Terkendala Menerapkan E-Rekap
 
Dia menyebutkan penerapan e-Rekap memang sudah diakomodasi dalam undang-undang. Namun, aturan ini harus dibuat secara detail, mulai dari alasan hingga opsi daerah yang bisa menerapkan e-rekap.
 
"Apakah ini kesiapan (penerapan e-rekap) semuanya atau daerah yang siap dipetakan dan daerah yang belum siap tetap manual," ujar dia.
 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif