Ilustrasi dana kampanye. Medcom.id/M Rizal
Ilustrasi dana kampanye. Medcom.id/M Rizal

Tiga Paslon Pilkada Jember Laporkan Dana Awal Kampanye

Pilkada pilkada serentak Pemilu Serentak 2020
Antara • 27 September 2020 06:37
Jember: Tiga pasangan calon pemilihan bupati dan wakil bupati (Pilbup) Jember melaporkan dana awal kampanye kepada KPU Kabupaten Jember, Jawa Timur. Mereka telah membuka rekening khusus dan melaporkannya bersama sumber awal dana kampanye.
 
"Semua tiga pasangan calon sudah menyerahkan laporan awal dana kampanye (LADK) pada Jumat sore (25 September 2020). Kami juga sudah mengumumkan di papan pengumuman Kantor KPU," kata Komisioner KPU Jember Divisi Teknis dan Penyelenggaraan Achmad Susanto di Jember, Jatim, Sabtu, 26 September 2020.
 
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jember 2020 diikuti tiga pasangan calon. Faida-Dwi Arya Nugraha Oktavianto (Faida-Vian) mendapat nomor urut 1, Hendy Siswanto-Muhammad Balya Firjaun Barlaman (Hendy-Firjaun) bernomor urut 2, dan Abdus Salam-Ifan Ariadna (Salam-Ifan) bernomor urut 3.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Berdasarkan LADK itu, saldo awal pembukaan rekening dana kampanye Faida-Vian sebesar nol rupiah (Rp0), kemudian Hendy-Firjaun sebesar Rp1 miliar, dan pasangan Salam-Ifan sebesar Rp100 juta," tuturnya.
 
Sumber penerimaanRp1 miliar berasal dari kantong pribadi Hendy-Firjaun. Dana awal kampanye Rp100 juta paslon Salam-Ifan juga berasal kocek pribadi.

Tim paslon wajib melaporkan anggaran dana yang akan digunakan untuk kampanye. Pelaporan harus mengisi di form aplikasi sistem aplikasi dana kampanye (Sidakam) sehingga bisa dipantau oleh KPU dan masyarakat.
 
"Kami minta tiga pasangan calon peserta Pilkada Jember 2020 untuk tertib melaporkan dana kampanye sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan pada peraturan KPU," katanya.
 
Laporan dana kampanye terdiri atas tiga tahapan. Pertama laporan awal dana kampanye (LADK) yang diserahkan ke KPU sebelum masa kampanye.
 
Kedua, laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK) yang disetorkan saat pertengahan masa kampanye. Ketiga, paslon wajib menyerahkan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK) setelah masa kampanye berakhir.
 
"Setiap ada pemasukan dan pengeluaran harus dilaporkan ke sistem dana kampanye (Sidakam). Sehingga laporannya tidak manual," ujarnya.
 

(SUR)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif