Warga berjalan di depan mural Pemilu 2020 di kawasan Jati Raya, Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat, 28 Agustus 2020. Foto: Antara/Umarul Faruq
Warga berjalan di depan mural Pemilu 2020 di kawasan Jati Raya, Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat, 28 Agustus 2020. Foto: Antara/Umarul Faruq

PDI Perjuangan Siapkan Sanksi Paslon Pelanggar Protokol Kesehatan

Pilkada Virus Korona pilkada serentak Pemilu Serentak 2020
Anggi Tondi Martaon • 23 September 2020 07:20
Jakarta: PDI Perjuangan meminta pasangan calon (paslon) yang diusungnya menaati protokol kesehatan selama tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Jika tidak, sejumlah sanksi menanti.
 
"Kita memberikan sanksi kepada internal, mulai dari peringatan tertulis sampai pemberhentian," kata Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Arif Wibowo kepada Medcom.id, Selasa, 22 September 2020.
 
Wakil Ketua Komisi II itu menegaskan partainya sudah mengeluarkan ketentuan penerapan protokol kesehatan, terutama soal kampanye konvensional. Hal ini meliputi pembatasan peserta maksimal 50 orang, jarak aman dua meter, dan penyediaan cairan pembersih tangan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kalau di internal kami PDI Perjuangan sudah ada perintah itu. Pokoknya syarat-syarat teknis (protokol kesehatan selama kampanye) harus dipenuhi," ungkap dia.
 
Dia menyebutkan PDI Perjuangan harus tegas terhadap penerapan protokol kesehatan karena pertemuan langsung tidak bisa dihilangkan dari metode kampanye Pilkada 2020. Hal ini masih diakomodasi di dalam Undang-undang (UU) Nomor 6 tahun 2020 tentang Pilkada.
 
Selain masih diatur di dalam UU, pertemuan langsung dianggap sebagai salah satu andalan para peserta dan tim sukses menarik simpati pemilih. Kendati begitu, paslon didorong mengutamakan kampanye daring ketimbang konvensional pada Pilkada 2020.

"Tetapi teknologi informasi ini butuh waktu juga agar masyarakat adaptif," sebut dia.
 
Baca: KPU Desak Peserta Pilkada Aktif Gelar Kampanye Daring
 
Dengan berbagai kelebihan dan kekurangan tersebut, jalan tengahnya yakni disiplin menerapkan protokol kesehatan. Pengawasan dan penegakan harus dilakukan maksimal agar tidak ada pelanggaran.
 
"Misalnya yang melampui tadi itu terpaksa harus dihentikan dan dibubarkan supaya tidak timbul klaster baru (penyebaran covid-19)," ujar dia.

 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif