Ilustrasi/Medcom.id
Ilustrasi/Medcom.id

Mahfud MD: Kebijakan Strategis di Daerah Mandek Jika Pilkada Ditunda

Pilkada Virus Korona pilkada serentak Pemilu Serentak 2020
Anggi Tondi Martaon • 22 September 2020 15:28
Jakarta: Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 tetap dilaksanakan pada 9 Desember 2020. Keputusan itu untuk menjamin terpilihnya kepala daerah dan menghindari pelaksana tugas (plt) kepala daerah.
 
"Plt itu tidak boleh mengambil kebijakan strategis," kata Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, dalam pengantar rapat Rapat Koordinasi Persiapan Pilkada 2020 di Jakarta, Selasa, 22 September 2020.
 
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menyebut pandemi korona menuntut kebijakan strategis di tiap daerah. Sehingga sumber daya daerah dapat dikerahkan tepat sasaran untuk mengatasi pandemi.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca:Sah, Pilkada 2020 Tetap Berlangsung 9 Desember 2020
 
"Kebijakan strategis yang berimplikasi pada pergerakan birokasi dan sumber daya lain itu memerlukan pengambilan keputusan yang langkah sifatnya strategis," ungkap dia.
 
Menurut Mahfud, kebijakan tersebut hanya dapat diambil kepala daerah terpilih. Pemimpin yang punya legitimasi karena dipilih langsung oleh rakyat.

Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersepakat dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan DPR. Pihak-pihak tersebut memutuskan tak menunda pemungutan suara Pilkada 2020.
 
Mahfud menyebut keputusan tersebut sangat tepat. Mengingat, tak ada kepastian masa tunda Pilkada 2020. Sebab, tak ada yang bisa menjamin kapan pandemi berakhir.
 
"Akan kurang menguntungkan kalau proses pemerintahan kita dilakukan oleh plt (pelaksana tugas) tanpa waktu yang jelas," ujar dia.
 

(ADN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif