Sejumlah SMA/SMK di Kota Yogyakarta menerima sertifikat pemilih pemula yang diberikan oleh KPU Kota Yogyakarta, Selasa, 13 Oktober 2020. HO-KPU Kota Yogyakarta
Sejumlah SMA/SMK di Kota Yogyakarta menerima sertifikat pemilih pemula yang diberikan oleh KPU Kota Yogyakarta, Selasa, 13 Oktober 2020. HO-KPU Kota Yogyakarta

KPU Yogyakarta Terima 1.300 Data Pemilih Pemula

Pilkada pelajar pilkada serentak yogyakarta Pemilu Serentak 2020
Antara • 13 Oktober 2020 19:19
Yogyakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta menerima 1.300 data pemilih pemula dari Balai Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta untuk Pilkada 2020. Data pemilih pemula tersebut kemudian dimasukkan dalam potensi data pemilih baru untuk program pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.
 
"Kami sangat mengapresiasi penyampaian data pemilih pemula ini dan berharap kerja sama ini terus berlanjut dengan kegiatan pendidikan pemilih pemula sebagai bagian dari pendidikan politik untuk generasi muda," kata Ketua KPU Kota Yogyakarta, Hidayat Widodo, di Yogyakarta, Selasa, 13 Oktober 2020.
 
Baca: Ratusan ASN Pelanggar Netralitas Diadang Naik Pangkat

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dia menjelaskan masukan data pemilih pemula yang diserahkan oleh Balai Pendidikan Menengah (Dikmen) Kota Yogyakarta tersebut berasal dari data pelajar SMA atau sederajat yang merupakan penduduk Kota Yogyakarta dan sudah memasuki usia 17 tahun.
 
Data tersebut berasal dari berbagai SMA/SMK di Kota Yogyakarta dan sebagai bentuk apresiasi kepada sekolah yang telah mengirimkan data pemilih pemula tersebut, maka KPU Kota Yogyakarta memberikan sertifikat pemilih pemula yang diwakili oleh sejumlah sekolah.
 
SMA/SMK yang menerima sertifikat adalah SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta, SMK Negeri 3 Yogyakarta, SMK Negeri 6 Yogyakarta, dan SMK Negeri 7 Yogyakarta.
 
Sementara Ketua KPU DIY, Hamdan Kurniawan, mengatakan meskipun pada tahun ini tidak ada pemilihan kepala daerah di Kota Yogyakarta, namun KPU kabupaten/kota tetap memiliki kewajiban untuk melakukan kegiatan sesuai amanah undang-undang.
 
Salah satunya adalah menyiapkan daftar pemilih untuk pemilihan umum di masa yang akan datang, termasuk melakukan pemutakhiran data pemilih secara rutin.
 
"Tujuannya untuk menghapus atau menambah data pemilih. Penghapusan data dapat dilakukan bagi pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat karena berbagai sebab seperti meninggal dunia atau pindah domisili," ungkapnya.
 
Sedangkan penambahan data pemilih dilakukan berdasarkan potensi pemilih baru seperti dari pemilih pemula.
 


 

(DEN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif