Ilustrasi. Medcom.id
Ilustrasi. Medcom.id

Daerah Diminta Semakin Waspada Covid-19 saat Pilkada

Pilkada Virus Korona pilkada serentak Pemilu Serentak 2020
Anggi Tondi Martaon • 08 Oktober 2020 17:04
Jakarta: Seluruh daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 diminta meningkatkan kewaspadaan. Penyebaran virus korona (covid-19) di 261 kabupaten atau kota dan sembilan provinsi cenderung meningkat.
 
"Masih banyak kabupaten atau kota yang (zona) merah," kata Co Founder KawalCovid-19.id Ellina Ciptadi dalam webinar Titik Rawan Pilkada di Masa Pandemi, Kamis, 8 Oktober 2020.
 
Dari pemetaan yang dilakukan KawalCovid-19.id, ada beberapa faktor yang mewajibkan setiap daerah waspada. Faktor tersebut di antaranya peningkatan jumlah kasus, naik turun tingkat penyebaran setiap hari, jumlah suspek, dan meninggal.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Itu (faktor) menggambarkan sudah seberapa baik kontak tracing, testing, dan standar treatment," ungkap dia.
 
KawalCovid19 tidak menggunakan sistem zonasi hijau, kuning, dan oranye dalam pemetaan status kewaspadaan atau kerawanan setiap daerah. Mereka menggunakan simbol warna putih hingga merah tua dalam menandakan status kewaspadaan tersebut.
 
"Semakin tua merahnya, warga tersebut harus semakin waspada," ujar dia.
 
Dari pengamatan yang dilakukan setiap hari, mayoritas daerah yang menyelenggarakan pilkada statusnya berwarna merah. Seperti Pulau Sumatra, Kalimantan, dan Jawa. Hal itu menandakan daerah tersebut berstatus waspada terhadap penyebaran covid-19.
 
"Semakin hari semakin tua (warna merahnya)," sebut dia.
 
Baca: Kampanye Pilkada Daring di Semarang Masih Minim
 
Dia meminta daerah tersebut mengatur penyelenggaraan tahapan pilkada dengan sebaik mungkin. Mulai dari pencegahan dan menentukan titik-titik rawan penyebaran virus korona.
 
"Dan aturan apa yang perlu ditambah atau dilengkapi," ujar dia.
 
Sementara itu, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Viryan Aziz menyampaikan penyelenggara pemilu sudah melakukan berbagai upaya untuk bisa menyelenggarakan Pilkada di tengah pandemi. Di antaranya, mengatur setiap tahapan dengan menerapkan protokol kesehatan.
 
KPU juga menghapus kegiatan yang berpotensi menyebabkan kerumunan orang. Para calon didorong menyosialisasikan visi dan misi melalui daring.
 
Namun, Viryan mengakui opsi yang ditawarkan oleh KPU tidak berjalan baik. Tidak mudah mengubah kebiasaan kampanye tradisional ke daring.
 
"Kampanye daring belum optimal dijalankan oleh paslon. Semua masih terjebak mainset kampanye tradisional dan itu terus kita dorong," kata Viryan.
 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif