Ilustrasi: Medcom.id
Ilustrasi: Medcom.id

KPK Sebut Dinasti Politik Tak Melulu Soal Keluarga

Pilkada kpk pilkada serentak Pemilu Serentak 2020
Tri Subarkah • 22 November 2020 00:43
Jakarta: Definisi konvensional mengenai dinasti politik selama ini kerap dikaitkan dengan estafet kekuasaan hanya dalam kelompok keluarga tertentu. Namun, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan dinasti politik tidak selalu berkaitan dengan keluarga.
 
Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan menyebutnya sebagai dinasti dalam tanda kutip yakni saat kepala daerah yang habis masa jabatannya mendorong bawahannya melanjutkan kekuasan. Biasanya, hal itu dilakukan gubernur kepada sekretaris daerah (sekda) atau wakilnya.
 
"Kita tahu beberapa kepala daerah sayang dengan sekdanya. Setelah habis, dia dorong sekdanya supaya kepilih. Misalnya juga wakil bupati atau wakil gubernurnya," terang Pahala dalam diskusi bertajuk 'Pilkada 2020: Wakil Rakyat atau Wakil Donatur?' Sabtu, 21 November 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca: KPK: Donatur Kini Terjun Langsung Jadi Calon Kepala Daerah
 
KPK, lanjut Pahala, tetap memasukkan hal tersebut ke dalam kategori dinasti politik. Ia menyebut ada kesamaan kepentingan dari kepala daerah kepada bawahannya dengan kepala daerah kepada keluarganya.
 
"Pasti kontrolnya masih di bupati atau gubernur yang lama. Jadi kita jangan terpaku kalau dinasti itu keluarga," kata Pahala.
 
Dalam definisi yang lebih konvensional, dinasti politik dikategorikan menjadi dua, yakni dinasti melebar dan dalam. Dinasti melebar merujuk pada daerah yang dikuasai satu keluarga. Dinasti mendalam berarti estafet kepemimpinan dari satu anggota keluarga ke anggota keluarga lainnya.
 
"Bisa jadi ada gubernurnya, ada bupati di beberapa keluarganya, kita bilang melebarlah dinastinya. Tapi ada juga dinasti yang di dalam. Jadi suaminya dua kali (menjabat) sudah selesai, sekarang istrinya dua kali, selesai, sudah gitu anaknya. Itu kabupaten enggak pernah lepas dari keluarga, itu kita sebut juga dinasti," papar dia.
 
Dia sejatinya tidak menyoalkan tentang dinasti politik. Pasalnya ada Putusan Mahkamah Konstitusi 33/PUU -XIII/2015. "Artinya dinasti politik boleh. Tapi dari KPK, kita amati kan, ada Banten ada Sulawesi Selatan yang banyak," jelas dia.
 
Hal yang sama juga diamini mantan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang. Saut menyebut selama hak politik setiap orang belum dicabut, mereka tetap memiliki hak untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah.
 
"Kalau dia memang kapabel, kemudian ada nilai-nilai yang dibangun dalam kehadiran dinasti ini, membangun Indonesia yang lebih baik, ya kenapa enggak?" ujar Saut.
 
Kendati demikian, ia tetap mengingatkan dinasti politik berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Selain itu, dinasti politik meminimalisasi peluang orang lain untuk ikut berkontestasi dalam pilkada.
 
"Kemudian yang dikhawatirkan adalah memang kekuasaan itu nikmat dan cenderung korup, itu sudah pasti," ungkap Saut.

 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif