Penurunan Indeks Demokrasi dan Pelayanan Publik Jateng jadi Sorotan Paslon Andika-Hendi
Calon Gubernur Jawa Tengah nomor urut 1, Andika M Perkasa. (Metro TV)
Semarang: Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah nomor urut 1, Andika M Perkasa dan Hendrar Prihadi, menyoroti kemunduran yang dialami Jawa Tengah dalam beberapa aspek penting. Mereka mengungkapkan keprihatinan terhadap tren negatif dalam indeks demokrasi, pelayanan publik, dan pendidikan selama tiga tahun terakhir.
Andika menyatakan bahwa indeks demokrasi di Jawa Tengah menunjukkan penurunan signifikan.
"Selama 3 tahun terakhir, 7 dari 10 indikator demokrasi mengalami tren yang memburuk," ujar Andika dalam debat perdana Pilgub Jawa Tengah yang disiarkan Metro TV, Rabu, 30 Oktober 2024.
Selain indeks demokrasi, pelayanan publik di Jawa Tengah juga mengalami penurunan kualitas. Menurut Andika, hal ini bisa terkait dengan turunnya integritas berdasarkan penilaian KPK dan efisiensi ekonomi yang melemah.
"Indeks pelayanan publik menunjukkan penurunan selama tiga tahun terakhir, mungkin karena faktor integritas dan efisiensi ekonomi yang menurun," lanjutnya.
Di bidang pendidikan, Andika-Hendi menyoroti ketimpangan rata-rata lama sekolah yang cukup mencolok antara kota dan kabupaten di Jawa Tengah. Rata-rata lama sekolah di wilayah perkotaan mencapai 11,5 tahun, sementara di kabupaten hanya sekitar 6,4 tahun.
"Kesenjangan ini menjadi tantangan serius yang harus diperhatikan oleh siapa pun yang akan memimpin Jawa Tengah pada periode 2024-2029," kata Andika.
Andika juga menegaskan pentingnya komitmen untuk menurunkan tingkat kemiskinan di Jawa Tengah, yang saat ini berada di angka 10,47 persen. Ia menekankan bahwa target Sustainable Development Goals (SDGs) untuk mengentaskan kemiskinan pada 2030 perlu dikejar secara intensif.
"Kita masih memiliki 10,47 persen masyarakat miskin yang harus ditekan hingga nol persen pada 2029," tegasnya.
Menutup pernyataan, Andika-Hendi menyampaikan kesiapan mereka untuk membawa tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel di Jawa Tengah. Mereka menegaskan komitmen untuk menerima kritik dan saran demi penyempurnaan konsep tata kelola pemerintahan di Jawa Tengah.
"Kami siap untuk terlibat dalam debat ini, menyampaikan gagasan dan menerima kritik serta masukan untuk perbaikan," jelas Andika.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((DHI, MEL))
Andika menyatakan bahwa indeks demokrasi di Jawa Tengah menunjukkan penurunan signifikan.
"Selama 3 tahun terakhir, 7 dari 10 indikator demokrasi mengalami tren yang memburuk," ujar Andika dalam debat perdana Pilgub Jawa Tengah yang disiarkan Metro TV, Rabu, 30 Oktober 2024.
Selain indeks demokrasi, pelayanan publik di Jawa Tengah juga mengalami penurunan kualitas. Menurut Andika, hal ini bisa terkait dengan turunnya integritas berdasarkan penilaian KPK dan efisiensi ekonomi yang melemah.
"Indeks pelayanan publik menunjukkan penurunan selama tiga tahun terakhir, mungkin karena faktor integritas dan efisiensi ekonomi yang menurun," lanjutnya.
| Baca juga: Ajak Masyarakat Jateng Gunakan Hak Pilih, KPU: Luwih Becik, Luwih Nyenengke |
Di bidang pendidikan, Andika-Hendi menyoroti ketimpangan rata-rata lama sekolah yang cukup mencolok antara kota dan kabupaten di Jawa Tengah. Rata-rata lama sekolah di wilayah perkotaan mencapai 11,5 tahun, sementara di kabupaten hanya sekitar 6,4 tahun.
"Kesenjangan ini menjadi tantangan serius yang harus diperhatikan oleh siapa pun yang akan memimpin Jawa Tengah pada periode 2024-2029," kata Andika.
Andika juga menegaskan pentingnya komitmen untuk menurunkan tingkat kemiskinan di Jawa Tengah, yang saat ini berada di angka 10,47 persen. Ia menekankan bahwa target Sustainable Development Goals (SDGs) untuk mengentaskan kemiskinan pada 2030 perlu dikejar secara intensif.
"Kita masih memiliki 10,47 persen masyarakat miskin yang harus ditekan hingga nol persen pada 2029," tegasnya.
Menutup pernyataan, Andika-Hendi menyampaikan kesiapan mereka untuk membawa tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel di Jawa Tengah. Mereka menegaskan komitmen untuk menerima kritik dan saran demi penyempurnaan konsep tata kelola pemerintahan di Jawa Tengah.
"Kami siap untuk terlibat dalam debat ini, menyampaikan gagasan dan menerima kritik serta masukan untuk perbaikan," jelas Andika.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((DHI, MEL))
BERITA TERKAIT
