Ketua KPK Firli Bahuri. MI/Susanto
Ketua KPK Firli Bahuri. MI/Susanto

Rawan Korupsi, KPK Pelototi Pilkada di NTB

Pilkada kpk pilkada serentak Pemilu Serentak 2020
Juven Martua Sitompul • 25 Oktober 2020 23:28
Jakarta: Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu provinsi dari 26 daerah dengan catatan buruk perihal rasuah. Data tersebut dihimpun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kurun waktu 2004-2020.
 
Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan terdapat terdapat 12 kasus korupsi di NTB, baik yang sudah maupun sedang diusut. Sebagian besar kasus melibatkan kepala daerah.
 
“Ini memprihatinkan bagi kita,” kata Firli saat dihubungi, Minggu, 26 Oktober 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Firli mengingatkan potensi tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Berdasar hasil Survei Benturan Kepentingan dalam Pendanaan Pilkada oleh Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK pada 2015, 2017, dan 2018, ditemukan potensi adanya benturan kepentingan berkaitan erat dengan profil penyumbang atau donatur.
 
Baca:KPK Temukan Biaya Fantastis untuk Jadi Kepala Daerah
 
Menurut Firli, rasuah yang melibatkan kepala daerah sejak 2004 hingga 2020 didominasi suap. Jumlahnya mencapai 704 kasus.
 
“Di proyek 224 perkara, penyalahgunaan anggaran 48 kasus dan TPPU sebanyak 36. Ini kasus-kasus yang melibatkan kepala daerah," kata Firli.
 
Sumbangan donatur atau dari hasil survei KPK menemukan bahwa sebesar 82,3 persen dari seluruh calon kepala daerah dan wakil kepala daerah menyatakan adanya donatur dalam pendanaan pilkada. Sesuai catatan survei KPK, total harta rata-rata pasangan calon adalah Rp18,03 Miliar.
 
Bahkan, ditemukan pula ada satu pasangan calon yang hartanya minus Rp15,17 juta. Padahal, berdasarkan wawancara mendalam dari survei KPK itu, kebutuhan logistik pilkada tak sedikit.
 
Pasangan calon di tingkat kabupaten/kota harus memegang uang antara Rp5 sampai Rp10 miliar. Jika ingin menang, idealnya mereka harus punya uang Rp65 miliar.
 
Selain itu, Firli memaparkan kasus di provinsi lain. Pertama, Jawa Barat 101 kasus, Jawa Timur 93 kasus, dan 73 kasus di Sumatra Utara. Kemudian di Riau dan Kepulauan Riau sebanyak 64 kasus, DKI Jakarta 61 kasus, Jawa Tengah 49 kasus, Lampung 30 kasus, Sumatra Selatan 24 kasus, Banten 24 kasus, Papua 22 kasus, Kalimantan Timur 22 kasus, Bengkulu 22 kasus, Aceh 14 kasus, Nusa Tenggara Barat 12 kasus, Jambi 12 kasus.
 
Selanjutnya, Kalimantan Barat 10 kasus, Sulawesi Tenggara 10 kasus, Maluku 6 kasus, Sulawesi Tengah 5 kasus, Sulawesi Selatan 5 kasus, Nusa Tenggara Timur 5 kasus, Kalimantan Tengah 5 kasus, Bali 5 kasus, dan Sumatra Barat sebanyak 3 kasus.
 
"Dari sebaran 34 provinsi, 26 daerah itu pernah terlibat korupsi,” kata Firli.
 
Firli mengharapkan, 8 dari 34 provinsi yang belum ditemukan tindak pidana korupsi oleh KPK untuk terus berbenah diri dan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Begitu juga kasus di daerah yang pernah diusut KPK.
 

(ADN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif