Ilustrasi pilkada. Medcom.id
Ilustrasi pilkada. Medcom.id

23 Calon Perseorangan Bisa Mendaftar di Pilkada 2020

Pilkada pilkada serentak Pemilu Serentak 2020
Indriyani Astuti • 30 Juli 2020 13:09
Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyelesaikan rekapitulasi dukungan terhadap pasangan calon perseorangan yang maju pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020. Sebanyak 23 calon bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota lolos verifikasi.
 
"Dengan demikian, bakal pasangan calon ini telah memenuhi syarat pencalonan untuk mendaftar sebagai peserta pemilihan dari jalur perseorangan," kata Komisioner KPU Hasyim Asyari dikutip dari Media Indonesia, Kamis, 30 Juli 2020.
 
Sebanyak 23 calon perseorangan itu tersebar di 15 provinsi. Rinciannya, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Labuhan Batu, Kota Sibolga.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Kemudian, Kota Bukit Tinggi, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas. Selanjutnya, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Jember, Kabupaten Lamongan, Kota Cilegon,
 
Lalu, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Ngada, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Kota Samarinda, Kabupaten Tana Tidung, dan Kabupaten Sorong Selatan.
 
Hasyim menuturkan terdapat 154 bakal pasangan calon perseorangan menyerahkan dukungan sebagai bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota. Ini tersebar di 127 kabupaten/kota.
 
Pihaknya melakukan pengecekan terhadap pemenuhan syarat minimal dukungan dan sebaran serta dokumen dukungan calon perseorangan untuk dilanjutkan ke verifikasi administrasi.
 
Dia menyebut pada tahap ini enam pasangan calon mengundurkan diri, yakni calon bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota di Kabupaten Karo (Sumatra Utara), Kabupaten Minahasa Utara (Sulawesi Utara), Kabupaten Pangandaran (Jawa Barat), Kabupaten Manggarai Barat (Nusa Tenggara Timur), Kabupaten Fakfak (Papua Barat), serta Kota Banjarmasin (Kalimantan Selatan).
 
Pihaknya lalu melanjutkan ke tahapan verifikasi faktual kepada para pendukung. Verifikasi faktual dimulai dengan mendatangi pendukung di kediamannya.
 
Panitia Pemungutan Suara (PPS) bakal berkoordinasi dengan bakal pasangan calon atau tim penghubung apabila tak bisa menemui pendukung. Ini untuk menghadirkan pendukung di waktu dan tempat yang telah ditentukan bersama.
 
"Jika pendukung tidak hadir pada pertemuan tersebut, maka bagi pendukung masih diberi kesempatan untuk datang ke kantor PPS guna menyatakan bentuk dukungannya," papar dia.
 
Adapun, bakal pasangan calon yang dinyatakan belum memenuhi syarat dukungan minimal dan sebaran sebanyak dua bakal pasangan calon gubernur/wakil gubernur, serta 124 bakal pasangan calon bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota. Ini tersebar di 91 kabupaten/kota.
 
"Bagi bakal pasangan calon yang dinyatakan belum memenuhi syarat dukungan minimal dan sebaran, masih dapat mengikuti tahapan penyerahan dukungan perbaikan," tutur Hasyim.
 
Perbaikan dilakukan sejak 25 Juli 2020 sampai 27 Juli 2020. Setelah itu, dilakukan penghitungan jumlah dukungan perbaikan yang diserahkan.
 
Hasyim menuturkan 96 bakal pasangan calon menyerahkan perbaikan. KPU kabupaten/kota menetapkan 73 bakal pasangan calon memenuhi jumlah kekurangan dukungan perbaikan.
 
Penghitungan jumlah dukungan perbaikan dan sebaran dilakukan hingga 28 Juli 2020. Selanjutnya, KPU Provinsi dan kabupaten/kota melakukan verifikasi administrasi dukungan perbaikan sampai 4 Agustus 2020.
 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif