Warga berjalan di depan mural Pemilu 2020 di kawasan Jati Raya, Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat, 28 Agustus 2020. Foto: Antara/Umarul Faruq
Warga berjalan di depan mural Pemilu 2020 di kawasan Jati Raya, Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat, 28 Agustus 2020. Foto: Antara/Umarul Faruq

Kapolri Ancam Pecat Personel yang Terlibat Politik Praktis

Pilkada Virus Korona pilkada serentak Pemilu Serentak 2020
Siti Yona Hukmana • 26 September 2020 21:02
Jakarta: Kapolri Jenderal Idham Azis mengultimatum seluruh anggotanya untuk tidak terlibat politik praktis. Dia menegaskan Polri hanya mengamankan jalannya tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.
 
"Kalau ada yang melanggar perintah saya, maka saya akan copot dan proses melalui propam (profesi dan pengamanan) baik disiplin ataupun kode etik," tegas Idham melalui keterangannnya, Sabtu, 26 September 2020.
 
Kampanye pilkada serentak di 270 daerah dimulai Sabtu ini hingga Sabtu, 5 Desember 2020. Komisi Pemilihan Umum (KPU) melarang kegiatan konser musik dalam tahapan kampanye pemilihan kepala daerah tersebut.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Tindakan tegas terhadap anggota juga dilakukan Idham dalam penerapan protokol kesehatan pencegahan penularan virus korona (covid-19). Dia baru saja mencopot Kapolsek Tegal Selatan, Kota Tegal, Jawa Tengah, Komisaris Polisi (Kompol) Joeharno.
 
Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas) Polri Inspektur Jenderal (Irjen) Argo Yuwono menyebut Joeharno dicopot terkait pesta dangdut di Lapangan Tegal Selatan, Rabu malam, 23 September 2020. Acara itu digelar Wakil Ketua DPRD Tegal Wasmad Edi Susilo.
 
Jenderal bintang dua itu menyebut Joeharno dinonaktifkan dari jabatanya untuk menjalani proses pemeriksaan internal. Joeharno diduga membiarkan pesta dangdutan yang menimbulkan kerumunan massa tersebut.

"Kapolsek sudah diserahterimakan dan Kapolseknya diperiksa oleh propam," ujar Argo.
 
Polri tengah mendalami laporan polisi (LP) nomor LP/A/91/IX/2020/Jateng/Res Tegal Kota tertanggal 25 September 2020 atas dugaan pelanggaran Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan pasal 216 KUHP. Laporan itu terkait penyelenggaraan acara dangdut yang berpotensi menimbulkan klaster baru covid-19.
 
"Polisi telah melakukan pemeriksaan terhadap 10 orang saksi dan terlapor Wakil Ketua DPRD Tegal Wasmad Edi Susilo," ungkap mantan Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Metro Jaya itu.
 
Baca: Penyelenggara Konser Dangdut di Tegal Terancam 1 Tahun Penjara
 
Acara pernikahan dengan pentas hiburan dangdut itu viral di media sosial Twitter. Hal ini bermula dari seseorang mengunggah poster pesta dangdutan tersebut.
 
Unggahan itu dikomentari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melalui akun Twitter-nya. Ganjar langsung menelepon Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono. Politikus Golkar Wasmad Edi langsung diperiksa polisi.

 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif