Dua Laporan Untuk Bima Arya ke Panwaslu Dicabut
Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Bogor Yustinus Elias. Foto: Medcom.id/Rizky Dewantara
Bogor:Gugatan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh calon petahana Bima Arya tidak bisa dipertanggungjawabkan pelapor. Dua dugaan pelanggaran yang dilakukan Bima Arya saat menjabat sebagai Wali Kota Bogor dicabut.

Dugaan pertama terkati pelanggaran dalam pelantikan pejabat struktural dan fungsional yang dilakukan oleh Bima Arya.


"Tadi sudah dicabut. Alasannya, saksinya tidak berani bertanggung jawab. Intinya tidak ada saksi yang bertanggung jawab. Makanya pihak Jufri sebagai pelapor mencabut gugatan itu di Panwas Kota Bogor. Dan sudah selesai itu," ungkap Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Bogor, Yustinus Elias kepada Medcom.id,Selasa, 13 Februari 2018.

Yustinus juga menjelaskan, video yang dibawa pelapor Jufri Victor tidak bisa dijadikan barang bukti kuat. Sebab, tidak ada saksi menguatkan yang berani mempertanggungjawabkan video tersebut.

"Jadi kami anggap saksinya tidak ada, pelapor pun mencabut," jelasnya.

Tidak hanya gugatan mengenai pelantikan pejabat, lanjut dia, pelapor yang sama juga mencabut gugatan terkait tuduhan adanya aparatur sipil negara (ASN) yang terlibat kampanye. Video berbeda yang dijadikan bukti pelapor juga dicabut karena alasan sama.

"Ada videonya juga, tapi saksinya yang mau bertanggung jawab tidak ada. Dan sudah dicabut juga laporannya," terang dia.

Sejauh ini, Panwaslu Kota Bogor belum menerima laporan aduan lain dari masyarakat selain dari Jufri.

Sementara itu, Tim Advokasi Baraya Bima Arya-Dedie Rachim (BBM), Desta Amadeus, mengungkapkan, setelah dipelajari dan dianalisa, delik aduan terhadap Bima Arya Sugiarto memang tidak memenuhi unsur pelanggaran.

"Rotasi jabatan yang dilakukan Wali Kota Bogor sudah sesuai prosedural hukum. Persetujuan Mendagri melalui Dirjen Otonomi Daerah juga sudah ada. Artinya semua sudah sesuai regulasi.

Sambung Desta, terkait laporan terhadap dua camat dalam dugaan keterlibatan kampanye juga tidak memenuhi unsur delik pelanggaran karena saat acara berlangsung, Bima Arya masih menjabat Wali Kota Bogor.

"Yang notabene saat itu Bima Arya memeliki otoritas penuh terhadap bawahannya, termasuk di dalamnya camat," jelasnya.



(SUR)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id