Ilustrasi undang-undang. Medcom.id
Ilustrasi undang-undang. Medcom.id

Perubahan Payung Hukum Pilkada Dinilai Urgen

Pilkada pilkada serentak Pemilu Serentak 2020
Anggi Tondi Martaon • 29 Oktober 2020 17:49
Jakarta: Perubahan payung hukum pemilihan kepala daerah (Pilkada) sangat dibutuhkan. Sejumlah penyesuaian pemungutan suara tidak bisa hanya melalui perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).
 
"Betul dibutuhkan perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pilkada," kata Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati kepada Medcom.id, Kamis, 29 Oktober 2020.
 
Sejumlah penyesuaian pemungutan suara yang membutuhkan revisi UU Pilkada, yakni tempat pemungutan suara (TPS) keliling. Rencana ini diusulkan untuk menjamin hak pilih masyarakat yang terkendala datang ke TPS akibat terinfeksi covid-19.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dia menyebut TPS keliling tidak pernah digunakan saat pemilihan tingkat daerah. Metode ini hanya digunakan untuk pemilihan tingkat nasional.
 
"(TPS keliling) hanya berlaku di luar negeri. Tidak diterapkan di dalam negeri," ungkap dia.
 
Perubahan UU Pilkada juga dibutuhkan bila KPU ingin kembali memasukkan surat keterangan (suket). Sebab, penggunaan suket tidak bisa digunakan sebagai pengganti Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).
 
Oleh karena itu, perubahan UU Pilkada dibutuhkan. Perubahan bisa dilakukan melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) karena waktu pembuatan aturan lebih cepat.
 
"Kalau melalui revisi UU akan lebih lama dan tidak cukup waktu," ujar dia.
 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif