Ilustrasi. Medcom.id
Ilustrasi. Medcom.id

Politik Uang dan Rendahnya Partisipasi Pemilih Membayangi Pilkada Tangsel

Pilkada politik uang pilkada serentak Pemilu Serentak 2020
Indriyani Astuti • 17 November 2020 21:12
Jakarta: Permasalahan politik uang dan tingkat partisipasi yang cenderung rendah dinilai menjadi tugas besar untuk penyelenggara dan peserta pemilu di Pilkada Tangerang Selatan (Tangsel). Dari temuan lembaga survei Indikator Politik Indonesia, toleransi masyarakat terhadap praktik poltik uang di Tangsel cukup besar.
 
Sebanyak 56,8 persen warga Tangsel mengatakan politik uang bisa diterima atau dinilai wajar. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan pada Agustus 2020 yang hanya 35,3 persen.
 
"Meskipun politik uang diangap wajar, (sebanyak) 79,2 persen responden mengatakan uangnya tetap diterima tetapi pilihan politik di bilik suara bisa berbeda," ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Nasional Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei, Dinamika Elektoral Pilwakot Tangsel yang digelar secara daring oleh Indikator Politik Nasional, Selasa, 17 November 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dia menuturkan sikap permisif masyarakat terhadap politik uang dapat dipengaruhi perekonomian yang memburuk akibat pandemi. Suplai dari pihak yang ingin meraup suara dengan cara memberikan uang juga meningkat.
 
Dia mewanti-wanti agar jangan sampai pilkada yang seharusnya berjalan demokratis dibajak praktik tersebut. "Harus ada pengawasan posko antipolitik uang atau apa pun namanya," ucapnya.
 
Baca: Survei: Elektabilitas Muhammad-Saras Tertinggi di Pilkada Tangsel
 
Survei Indokator Politik Indonesia juga menemukan hanya 57,9 persen warga Tangsel yang menjawab kemungkinan akan datang ke tempat pemungutan suara (TPS) pada 9 Desember 2020. Sebanyak 24 persen warga Tangsel menyatakan sangat besar kemungkinan datang ke TPS untuk memberikan hak pilih.
 
Sedangkan, 12,4 persen warga Tangsel menjawab kecil kemungkinan dan 3,9 persen warga Tangsel menjawab sangat kecil kemungkinan datang ke TPS. Selebihnya tidak memberikan jawaban.
 
"Kalau penyelenggara pemilu tidak mengantisipasi ini, bisa jadi golongan putih (golput/tidak memberikan hak pilih) lebih besar," ujar Buhanuddin.
 
Survei ini melibatkan 820 warga Tangsel dalam kurun waktu 28 Oktober-3 November 2020. Metodelogi yang dipakai dalam survei ini ialah multistage random sampling dengan toleransi kesalahan atau margin of error sekitar ±3,5 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

Anggota Dewan Pembina Yayasan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan sikap permisif masyarakat terhadap politik uang di Pilkada Tangsel sudah lama terjadi. Berkaca dari Pilkada Tangsel pada 2015, Mahkamah Konstitusi memutuskan dilakukan pemungutan suara ulang karena dua perkara, yakni politisasi aparatur sipil negara (ASN) dan politik uang.
 
"Sikap permisif ini sudah ada, ternyata situasi pandemi membuat sikap itu semakin menguat. Ini menjadi alarm yang sangat kuat, untuk mengambil langkah strategis upaya pencegahan dan efek jera," tutur Titi.
 
Permasalahan tersebut, kata dia, menjadi tantangan bagi jajaran pengawas maupun pemilih. Sebab, pandemi membuat ruang gerak pengawasan tidak bisa optimal. Interaksi pemilih untuk mengenal visi, misi, serta program para calon juga makin terbatas.
 
"Ada ekspektasi pada kepemimpinan yang bersih. Tapi ada sikap pragmatis masyarakat terhadap politik uang sehingga semua pihak harus bekerja keras pada 22 hari terakhir kampanye ini. Tim pemenangan harus menjangkau pemilih bahwa kompetisi berbasis gagasan penting. Sebab uang tidak menjamin pemilih akan memilih sesuai harapan. Mayoritas tetap akan memilh sesuai pilihan," papar Titi.
 
Titi mengatakan tingkat partisipasi pemilih di Pilkada Tangsel tidak pernah lebih dari 60 persen. Pada Pilgub Banten 2017, angka partisipasi pemilih di Tangsel hanya 56 persen.
 
Hal itu antara lain karena interaksi antara pemlih, aktor atau peserta pilkada, dan penyelenggara mengenai visi, misi calon belum terlihat. Titi yang juga berdomisili di Tangsel, mengajak pemilih lebih proaktif mencari tahu sosok, program, dan visi-misi calon kepala daerah mereka.
 
Sementara itu, pengamat komunikasi politik Gun Gun Heryanto menilai komposisi tiga pasangan calon di Pilkada Tangsel menarik. Dari sisi figur, Pilkada Tangsel diisi dengan pola yang mirip, yakni birokrat berpengalaman dan figur yang dekat dengan tokoh di partai atau kekuasaan.
 
Pilkada Tangsel diikuti tiga pasangan calon. Yakni Sekretaris Daerah Kota Tangsel, Muhammad dengan keponakan Prabowo Subianto, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo; putri Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Siti Nur Azizah Ma'ruf dengan Ruhamaben; dan Wakil Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie dengan Pilar Saga Ichsan.
 
Selain figur kekuatan, terang Gun Gun, terdapat sentimen primodial yang bisa menjadi senjata bagi para calon untuk memengaruhi pilihan. Namun, dia menekankan program dan isu yang ditawarkan kandidat juga menentukan.
 
Mereka harus bisa mengajak pemilih untuk memilih secara rasional. Menurut Gun Gun, partai pengusung, masyarakat sipil penggiat pemilu, dan penyelenggara harus bersama-sama mendorong pemilih untuk datang ke TPS. Sebab, bukan tak mungkin pemilih malas datang ke TPS akibat pandemi covid-19.
 
"Selain itu 9 Desember jatuh pada hari Rabu. Hari kerja. Pasti ada. Pertimbangan memilih hari kerja. Tapi sebagian kantong pemilih di Tangsel bekerja di DKI Jakarta yang kita tidak tahu apakah pilkada dijadikan sebagai hari libur," kata Gun Gun.
 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif