Hasil Pilkada tak Bisa Jadi Acuan Pilpres 2019
lustrasi. Foto: Antara/Angga Budhiyanto
Jakarta: Peneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris menilai hasil pemilihan kepala daerah tak bisa dijadikan acuan menghitung peta pemilihan presiden. Karena pola koalisi yang dibangun partai politik tidak sama.
 
"Ini banyak pihak yang seolah-olah hasil pilkada menggambarkan pemilu presiden, padahal tidak juga," kata Haris dalam diskusi evaluasi Pilkada Serentak 2018 di Hotel Atlet Century, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 2 Juli 2018.
 
Haris menjelaskan, peta koalisi yang dibangun di nasional dan daerah jauh berbeda. Di beberapa daerah, partai pendukung pemerintah bisa berkoalisi dengan partai oposisi. 
 
Haris mencontohkan tiga sekawan Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Keadilan Sejahtera. Ketiga partai ini tak sepenuhnya berkomitmen kembali berkoalisi di daerah.
 
"Di Jabar saja PAN setengah hati, di Jateng gagal, di Jatim itu (tiga partai itu) pecah," jelas Haris.
 


Sementara itu, Direktur Eksekutif Philip J Vermonte mengamini koalisi partai politik di daerah cukup cair. Namun, Partai Gerindra, PAN, dan PKS terlihat berusaha membangunan koalisi nasional yang solid hingga daerah.
 
Philip menambahkan, usaha itu tercermin dari jumlah koalisi yang berhasil dibangun tiga partai itu di daerah. Jumlah koalisi mereka lebih banyak ketimbang koalisi yang dibangun PDI Perjuangan dengan partai pendukung pemerintah di daerah.
 
"Apakah (koalisi itu) berhasil (menang) atau tidak? Kita masih menunggu hasil real count, tapi ini memperlihatkan itu (membangun koalisi nasional) mungkin dilakukan," kata dia.



(YDH)