ASN tidak Netral akibat Sanksi belum Maksimal
Ilustrasi pegawai negeri sipil. ANT/Rahmad.
Jakarta:Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai masih maraknya aparatur sipil negara (ASN) terlibat dalam kampanye calon kepala daerah pada Pilkada 2018 bukan disebabkan minimnya sosialisasi aturan. Menurut dia, ASN kerap tidak netral karena sanksi yang diberikan belum maksimal.

"Efek jera yang diberikan belum berdampak maksimal mencegah ASN cawe-cawe berpolitik praktis. Selama ini penegakan hukum terhadap ASN yang berpolitik praktis relatif sangat berbelit-belit. Penegakan sanksi yang berliku dan butuh waktu lama membuat mereka merasa selalu punya celah," ujar Titi di Jakarta, Minggu, 18 Maret 2018.


Titi menyatakan mayoritas ASN sebenarnya sudah menjaga diri supaya tidak terlibat dalam politik praktis. Namun, masih banyak kelompok ASN yang tergoda berpolitik praktis demi ambisi pribadi.

"Perilaku oknum-oknum ini mencederai independensi dan kredibilitas kolega mereka yang berperilaku benar. Perlu sanksi administratif hingga pemecatan atau sanksi bagi calon yang kedapatan melibatkan mereka dalam politik praktis," tegasnya.

Pelangggaran ASN yang terbaru terjadi di Kota Sukabumi, Jawa Barat. Ada dua ASN diduga ikut memobilisasi masyarakat untuk mendukung pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi serta pasangan calon gubernur dan wakil gubernur.

Kedua ASN itu bekerja di lingkungan dinas pendidikan. Satu orang berinisial SHN ialah kepala sekolah dasar (SD) di Kecamatan Citamiang dan satu lainnya berinisial SR, guru SD di Kecamatan Baros. SHN ketahuan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) menghadiri kegiatan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat saat berada di Kecamatan Cibeureum.

Sementara itu, SR ketahuan ikut menyosialisasikan salah satu pasangan calon Wali Kota Sukabumi saat ada pengajian di salah satu masjid, di Kelurahan Cikondang, Kecamatan Citamiang.

Ketua Panwaslu Kota Sukabumi, Muhammad Aminudin, sudah mengklarifikasi keterlibatan keduanya. Baik SHN maupun SR menyangkal terlibat dalam politik praktis. Namun, Panwaslu memiliki barang bukti dugaan keterlibatan mereka. Kasus itu segera dilimpahkan ke Inspektorat Daerah Kota Sukabumi. Soal sanksi, Aminudin menyerahkan sepenuhnya kepada pemkot.

Pekan lalu, Bawaslu mengungkapkan ada 425 dugaan pelanggaran kampanye yang melibatkan ASN, polisi, dan TNI di 76 kabupaten/kota di Pilkada 2018.



(DRI)