Ilustrasi. (Foto: Medcom.id)
Ilustrasi. (Foto: Medcom.id)

Bawaslu Purworejo Temukan 5.601 APK Melanggar Aturan

Pilkada pelanggaran kampanye pilkada serentak Pemilu Serentak 2020
Bagus Aryo Wicaksono • 23 Oktober 2020 09:16
Purworejo: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, mendapati 5.601 alat peraga kampanye (APK) melanggar ketentuan pemasangan. Pelanggaran APK dilakukan oleh ketiga paslon yang berkompetisi di Pilkada Purworejo.
 
Bawaslu menuturkan pelanggaran pemasangan APK paling banyak dilakukan oleh paslon nomor urut 1 Agustinus-Rahmat sebanyak 4.972 buah, pasangan nomor urut 2 Kuswanto-Kusnomo 441 buah, dan paslon nomor urut 3 Bastian-Yuli 188 buah.
 
Koordinator Hukum Bawaslu Purworejo, Rinto Hariyadi, mengatakan ribuan APK dinyatakan melanggar ketentuan karena berbagai sebab. Seperti, dicetak melebihi batas ukuran yang sudah ditentukan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Pada faktanya kita menemukan paslon mencetak APK melebihi batas ketentuan. Misalnya baliho, KPU telah mencetak lima buah baliho per paslon, sesuai kententuan paslon boleh menambah APK 200 persen dari jumlah APK yang disediakan KPU, artinya diberbolehkan menambah 10 baliho per paslon. Tapi kita mendapati paslon mencetak lebih dari 10 baliho," katanya, Jumat, 23 Oktober 2020.
 
Baca juga:DPR Puji Paslon Jadi Agen Melawan Covid-19 di Pilkada 2020
 
Selain itu, Bawaslu juga mendapati APK dipasang di tempat-tempat yang dilarang seperti di tempat ibadah, gedung pemerintah, fasilitas kesehatan, dan lembaga pendidikan.
 
"Pemasangan APK di dekat lokasi tersebut boleh dilakukan dengan ketentuan berjarak minimal 50 meter dari bangunan terluar. Banyak juga APK yang dipasang di pohon. Ini juga melanggar,” ujarnya.
 
Rinto menuturkan pihaknya telah mengirim surat rekomendasi ke KPU agar diteruskan kepada paslon untuk menertibkan APK. Namun pihaknya belum menerima surat tembusan dari KPU.
 
"Kita sudah kirimkan surat rekomendasi ke KPU agar menerbitkan surat peringatan kepada paslon, tapi kita belum terima tembusannya. Kalau tidak ada surat tembusan terpaksa kita tertibkan," tegas dia.
 

(MEL)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif