Ilustrasi: Medcom.id
Ilustrasi: Medcom.id

Kampanye di Gedung Alternatif Daerah Minim Internet

Pilkada pilkada serentak Pemilu Serentak 2020
Candra Yuri Nuralam • 29 Juli 2020 08:39
Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengizinkan pasangan calon pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 menggunakan gedung untuk berkampanye. Kampanye model ini menjadi alternatif bagi wilayah yang minim sinyal internet.
 
"Harus sesuai peraturan KPU (PKPU) dan protokol kesehatan covid-19 (virus korona)," kata Komisioner KPU I Dewa Wiarsa Raka Sandi kepada Medcom.id, Rabu, 29 Juli 2020.
 
Dewa menjelaskan penggunaan gedung untuk kampanye diatur PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Covid-19. Masalah ini diulas di Pasal 57 sampai Pasal 64 mengenai kampanye.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Di Pasal 57 peraturan itu, ada tujuh metode kampanye. Hal ini meliputi pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik, penyebaran alat kampanye, pemasangan alat peraga, penayangan iklan di media massa, dan kegiatan lain yang tidak melanggar kampanye atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
 
Dewa menjelaskan pertemuan terbatas tatap muka untuk kampanye diatur di Pasal 58. Kampanye metode itu wajib dilakukan di ruangan tertutup dengan jumlah peserta dibatasi.
 
"Pengaturan jaga jarak paling kurang satu meter antarpeserta kampanye, dan pengaturan ruangan dan tempat duduk juga harus menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian virus korona," ujar Dewa.
 
Peraturan protokol kesehatan tiap daerah berbeda. Para calon wajib mematuhi aturan yang berlaku di daerah masing-masing.
 
Baca: Bawaslu Izinkan Masker Jadi Alat Peraga Kampanye
 
Selain itu, para calon bisa mengikuti debat publik melalui siaran televisi nasional. Hal ini, kata Dewa, sudah diatur dalam Pasal 59 PKPU.
 
"Hanya dihadiri oleh calon atau pasangan calon, anggota tim kampanye dalam jumlah terbatas, KPU provinsi atau kota, dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) provinsi atau kota," tutur Dewa.
 
Para calon juga bisa memanfaatkan alat peraga kampanye. Alat kampanye boleh berupa baliho, billboard, atau videotron dengan batasan tiga per kabupaten dan kota, umbul-umbul paling banyak 10 per kecamatan, dan satu spanduk per desa atau kelurahan.
 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif