Ilustrasi pemilihan umum. Medcom.id/M Rizal
Ilustrasi pemilihan umum. Medcom.id/M Rizal

Bawaslu Tegaskan Temuan Permasalahan Daftar Pemilih Valid

Pilkada bawaslu Pemilu Serentak 2020
Kautsar Widya Prabowo • 13 Agustus 2020 10:00
Jakarta: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memastikan temuan daftar pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) pada Pilkada 2020 valid. Kasus tersebut ditemukan jajaran Bawaslu di tingkat daerah.
 
"Ini temuan jajaran (Bawaslu daerah). Hasil pengawasan bukan laporan orang lain," jelas Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin kepada Medcom.id, Kamis, 13 Agustus 2020.
 
Baca: Bawaslu Tak Boleh Sampaikan Temuan Pelanggaran Bersifat Dugaan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Afif menegaskan temuan jajarannya itu memenuhi seluruh unsur kelengkapan data. Dokumen tersebut telah diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) di beberapa daerah. Terkhusus daerah yang ditemukan pemilih TMS.
 
"Perinciannya ada di (Bawaslu) kabupaten, kota, dan provinsi yang (menyelenggarakan) Pilkada," tuturnya.
 
Persoalan itu muncul akibat KPU tidak melakukan sinkronisasi data DPT Pemilu 2019 dengan data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) Pilkada 2020. Bawaslu di daerah telah meminta KPU setempat untuk memperbaiki kesalahan data pemilih agar tidak ada lagi permasalahan data pemilih.
 
"Sesuai tahapan. Namanya data kalau tidak benar ya (diminta) dibenerin," imbuhnya.
 
Baca: Bawaslu Temukan Puluhan Ribu Pemilih Tak Penuhi Syarat
 
Sebelumnya, Bawaslu menemukan data puluhan ribu pemilih untuk Pilkada 2020 TMS terdaftar dalam daftar pemilih model A-KWK. Model A-KWK merupakan hasil sinkronisasi antara DPT Pemilu 2019 dan DP4 pada Pilkada 2020.
 
"Pemilih yang memenuhi syarat (MS) justru dicoret," ujar Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin melalui keterangan tertulis, Selasa, 11 Agustus 2020.
 
Afif menduga KPU tidak melakukan sinkronisasi dengan baik antara DPT Pemilu 2019 dan DP4 Pilkada 2020. Temuan itu didapat melalui uji petik atau pegujian dokumen daftar pemilih model A-KWK di 312 kecamatan yang tersebar di 27 provinsi.
 
"Pengawas kecamatan mendapatkan informasi dari pengawas desa/kelurahan (PDK) yang sedang melakukan pengawasan proses pencocokan dan penelitian (coklit) oleh petugas pemuktahiran daftar pemilih (PPDP)," jelas dia.
 

(SUR)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif