Ilustrasi DKPP. Lampost.co
Ilustrasi DKPP. Lampost.co

Komisioner KPU Kaur Dilaporkan ke DKPP

Pilkada kpu pilkada serentak Pemilu Serentak 2020
Kautsar Widya Prabowo • 30 Oktober 2020 06:58
Jakarta: Sejumlah komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kaur, Bengkulu dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Pelaporan dilakukan akibat tidak menjalankan rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setempat untuk mendiskualifikasi calon petahana, Gusril Pausi.
 
Gusril disebut terbukti bersalah melakukan mutasi jabatan dalam kurun waktu enam bulan sebelum penetapan pasangan calon kepala daerah dalam Pilkada 2020. Laporan itu disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Aktivis Bengkulu Raflesia (ABR), Aprin Taskan Yanto.
 
"Orang yang kita laporkan adalah tiga orang komisioner KPU kabupaten Kaur tambah dua orang KPU provinsi (Bengkulu)," ujar kuasa hukum Aprin, Ahmad Kabul, di Kantor DKPP, Jakarta Pusat, Kamis, 29 Oktober 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Adapun pejabat yang dimutasi Gusril ialah setingkat eselon II. Yaitu Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Kadis Parpora) Kabupaten Kaur, Jon Harimol, dimutasi menjadi Analis Jabatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kaur, yang tertuang di dalam Surat Keputusan Bupati Kaur nomor: 188.4.45-693 Tahun 2020.
 
Baca: Jaga Ketaatan Prokes dan Mutu Pilkada 2020
 
Tindakan Gusril melanggar Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang 10 Tahun 2016 terkait larangan mutasi jabatan dalam waktu yang telah ditentukan. Kemudian Bawaslu mengeluarkan surat rekomendasi nomor: 87/K.BE-04/PM.06.02/IX/2020 perihal pelanggaran admnistrasi yang dilakukan calon Bupati Kaur Gusril Pausi ke KPU Kaur.
 
Namun, KPU Kaur menganulir seluruh rekomendasi Bawaslu Kaur dan menyatakan Gusril tidak melakukan pelanggaran atas pergantian Jon Harimol sebagai Kadis Parpora.
 
Padahal, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tidak menyetujui mutasi jabatan tersebut. Hal itu diperkuat dengan surat Biro Hukum Kemendagri nomor 180/1932/Biro Hukum, yang ditandatangani Plh Kepla Biro Hukum Kemendagri Erma Wahyuni.
 
"Bahwa berdasarkan pasal 71 ayat 2, dan surat edaran Menteri no.273/487/SJ, bahwa apa yang dilakukan oleh Bupati tersebut itu melanggar administrasi, karena jelas harus ada persetujuan dari Mendagri (untuk mutasi)," jelas Kabul.
 
Kemudian Pasal 71 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menjelaskan Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) UU yang sama, dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
 
Selain itu, terdapat kejanggalan hukum lainya yang dilakukan KPU Kaur dalam rapat pleno terkait diskualifikasi Gusril. Hasil pleno yang menganulir rekomendasi Bawaslu Kaur hanya ditandatangani tiga anggota KPU Kaur.
 
"Tidak sinkron. Ada dari komisioner KPU (Kaur) yang tidak membubuhkan tanda tangan dua orang dari lima orang. Mereka tidak menyertakan tanda tangan," tuturnya.
 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif