Ilustrasi. Medcom.id
Ilustrasi. Medcom.id

Denny Indrayana Laporkan Potensi Politik Uang di PSU Pilgub Kalsel

Pilkada politik uang pilkada serentak bawaslu Pemilu Serentak 2020 Pilkada Kalimantan Selatan
M Sholahadhin Azhar • 12 April 2021 07:22
Jakarta: Calon Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Denny Indrayana menemukan indikasi politik uang dalam pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Gubernur Kalsel pada 9 Juni 2021. Denny bakal melaporkan hal tersebut kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
 
“Iya, insyaallah jam 10 nanti saya ke Bawaslu,” kata Denny melalui keterangan tertulis, Senin, 12 April 2021.
 
Menurut dia, ada potensi politik uang, namun Bawaslu Kalsel kurang merespons. Sehingga, dia memilih melaporkan potensi tersebut ke Bawaslu RI.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Ini kan sangat merugikan bagi demokrasi kita, terutama kami yang ingin mengedepankan politik jujur dan adil,” kata dia.
 
Denny membeberkan temuan di lapangan terkait dugaan politik uang. Salah satunya, pembagian sembako yang dikemas dalam pemberian tunjangan hari raya dan modus lain. Misalnya, memborong barang dagangan warga.
 
Pihaknya juga menemukan pelibatan aparatur negeri sipil (ASN) dan keapla desa. Mereka diminta menggerakkan suara pemilih.
 
"Ini sangat sistematis dan masif sekali,” urainya.
 
Baca: Ini Jadwal Pemungutan Suara Ulang di 16 Daerah
 
Selain itu, ada indikasi penempelan stiker di rumah-rumah. Dia menduga hal tersebut cara mendata warga di daerah yang bakal dilakukan PSU. Menurut dia, ada sejumlah uang yang diberikan pada warga di rumah dengan stiker.
 
Selanjutnya, kegiatan ibadah yang diikuti dengan pembagian uang. Denny berharap Bawaslu RI merespons dugaan ini dan melakukan langkah nyata.
 
Modus selanjutnya adalah berupa salat hajat dan ibadah lainnya yang diikuti dengan pembagian uang. “Kami berharap Bawaslu RI melakukan langkah-langkah nyata dan menegakan aturan dengan benar dan adil," kara Denny.
 
Mahkamah Konstitusi memerintahkan KPUD Kalsel menyelenggarakan PSU di 7 kecamatan. Pencoblosan ulang paling lama dilakukan 60 hari sejak putusan dibacakan.
 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif