Ganjar Sindir Sudirman Salah soal Data Korupsi Jateng
Pasangan calon nomor urut 1 Ganjar Pranowo-Taj Yasin/MI/haryanto
Jakarta: Cagub Jateng Ganjar Pranowo membalikkan serangan kompetitornya Sudirman Said soal kasus korupsi di Jawa Tengah. Sudirman menjelaskan 32 dari 98 kepala daerah yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berasal dari Jateng.
Menurut Ganjar, Pemprov Jateng sudah bekerja sama dengan KPK. Seluruh kepala daerah diajak sekolah antikorupsi. Tudingan Sudirman soal banyaknya kepala daerah korupsi kemudian dianggap salah sasaran.
"Jateng apa Jabar yang banyak (pejabat korupsi)? Publik bisa menilai, jangan sampai data itu salah," tegas Ganjar dalam debat Pilgub Jateng 2018 Pelayanan Publik dan Perekonomian di Metro TV, Kamis, 3 Mei 2018.
Ganjar menjelaskan, sebagai pimpinan, ia sudah memberi keteladanan soal itu. Hal itu terbukti dari pelaporan gratifikasi terbesar ada di Jateng. KPK pun disebut menyebut Jateng taat pada laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).
"Itu dilakukan. (Praktik) gratifikasi turun karena publik saling kontrol," tegas politikus PDI Perjuangan itu.
Ganjar juga menyinggung soal tudingan dirinya terlibat korupsi KTP berbasis elektronik (KTP-el). Ia juga terlampau sering bolak-balik KPK untuk diperiksa.
Ia meminta kompetitornya membaca berita dan mengklarifikasi kepada mereka yang bertugas bersama Ganjar di Komisi II DPR RI yang ikut membahas proyek tersebut. Pendamping Sudirman, Ida Fauziyah pun diminta bicara soal itu.
"Kalau mau tahu siapa yang menolak pemberian (uang KTP-el) itu, semua yang ada di Komisi II bisa bersaksi. Ibu Ida pernah bersama saya di Komisi II bisa bersaksi, benarkah Komisi II menerima (gratifikasi)," beber Ganjar.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((OJE))
Menurut Ganjar, Pemprov Jateng sudah bekerja sama dengan KPK. Seluruh kepala daerah diajak sekolah antikorupsi. Tudingan Sudirman soal banyaknya kepala daerah korupsi kemudian dianggap salah sasaran.
"Jateng apa Jabar yang banyak (pejabat korupsi)? Publik bisa menilai, jangan sampai data itu salah," tegas Ganjar dalam debat Pilgub Jateng 2018 Pelayanan Publik dan Perekonomian di Metro TV, Kamis, 3 Mei 2018.
Ganjar menjelaskan, sebagai pimpinan, ia sudah memberi keteladanan soal itu. Hal itu terbukti dari pelaporan gratifikasi terbesar ada di Jateng. KPK pun disebut menyebut Jateng taat pada laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).
"Itu dilakukan. (Praktik) gratifikasi turun karena publik saling kontrol," tegas politikus PDI Perjuangan itu.
Ganjar juga menyinggung soal tudingan dirinya terlibat korupsi KTP berbasis elektronik (KTP-el). Ia juga terlampau sering bolak-balik KPK untuk diperiksa.
Ia meminta kompetitornya membaca berita dan mengklarifikasi kepada mereka yang bertugas bersama Ganjar di Komisi II DPR RI yang ikut membahas proyek tersebut. Pendamping Sudirman, Ida Fauziyah pun diminta bicara soal itu.
"Kalau mau tahu siapa yang menolak pemberian (uang KTP-el) itu, semua yang ada di Komisi II bisa bersaksi. Ibu Ida pernah bersama saya di Komisi II bisa bersaksi, benarkah Komisi II menerima (gratifikasi)," beber Ganjar.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((OJE))
BERITA TERKAIT
