Ilustrasi. Medcom.id
Ilustrasi. Medcom.id

Pilkada 2020 Langkah Konstitusional dan Proporsional

Pilkada Pemilu Serentak 2020
M Sholahadhin Azhar • 29 Juni 2020 21:54
Jakarta: Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 pada Desember 2020 dianggap sesuai aturan. Selain itu, pelaksanaan Pilkada 2020 di tengah wabah merupakan kesepakatan bersama.
 
"Keputusan persetujuan bersama Pemerintah, DPR, dan KPU untuk menyelenggarakan Pilkada 9 Desember 2020 secara menyeluruh adalah langkah yang konstitusional dan proporsional dengan mempertimbangan keamanan protokol kesehatan covid-19," kata pakar hukum tata negara dari Universitas Pancasila, Muhammad Rullyandi, di Jakarta, Senin, 29 Juni 2020.
 
Dia merespons pernyataan mantan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Djohermansyah. Menurut Rully, kritik Djohermansyah atas Pilkada 2020 sangat subjektif. Misalnya terkait pelaksanaan pesta demokrasi di tengah wabah yang dianggap melanggar UU Pemilu.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Rully mengatakan pemerintah, DPR, dan penyelenggara sepakat mengedepankan protokol kesehatan dalam pelaksanaan Pilkada 2020. Artinya, ada upaya untuk menjamin keberlangsungan demokrasi di Indonesia.
 
"Pemerintah, DPR, dan Komisi Pemiluhan Umum (KPU) memutuskan menyelamatkan keberlangsungan demokrasi dengan komitmen yang tinggi," kata dia.
 
Menurut Rully, keputusan melanjutkan tahapan Pilkada Serentak 2020 sesuai konstitusi. Pelaksanan pilkada di tengah pandemi disebut telah mempertimbangkan berbagai alasan subjektif dan objektif.
 
Pilkada di tengah pandemi, kata dia, sebagai ukuran keseriusan pemerintah dan kesiapan penyelenggara pemilu. KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) punya andil besar menegakkan prinsip-prinsip demokrasi.
 
"Meskipun situasi saat ini negara kita belum pernah terjadi keadaan pandemi sejak tahun 1945 Indonesia merdeka," kata Rully.
 
Baca: 'Jurus' Bawaslu Tekan Potensi Kerawanan Pilkada 2020
 
Jangan sampai pandemi menghambat keberlangsungan Pilkada 2020. Sebab ke depan akan ada masalah akibat hal ini. Mengingat ada potensi ancaman ketidakpastian hukum akibat kekosongan jabatan kepala daerah.
 
Menurut Rully, dipilihnya kepala daerah definitif akan memperkuat suatu daerah. Yakni menjamin keberlangsungan pemerintah daerah yang efektif dan efisien.
 
"Yang mana ini diperlukan saat mengambil keputusan strategis. Termasuk keputusan dalam penanggulangan covid," ujar Rully.
 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif