Ilustrasi. Medcom.id
Ilustrasi. Medcom.id

Bawaslu Gandeng Polri Tangkal 4 Kerawanan Pilkada 2020

Pilkada pilkada serentak Pemilu Serentak 2020
Theofilus Ifan Sucipto • 24 September 2020 10:48
Jakarta: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menggandeng Polri untuk menangkal kerawanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020. Ada empat kerawanan yang harus dicegah.
 
"Bawaslu dan Polri harus rutin koordinasi dan menyamakan tujuan dalam rangka mewujudkan pilkada yang demokratis, bermartabat, dan berintegritas," kata anggota Bawaslu, Ratna Dewi Pettalolo, dalam keterangan tertulis, Kamis, 24 September 2020.
 
Menurut Dewi empat kerawanan itu menjadi PR (pekerjaan rumah) bersama. Pertama, risiko penularan virus korona (covid-19) oleh peserta, penyelenggara, dan pemilih Pilkada 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Kerawanan kedua, yakni penyalahgunaan fasilitas pemerintah. Dewi menyebut lebih dari 30 persen kontestan Pilkada 2020 adalah petahana sehingga berpotensi memanfaatkan kekuasaan dan fasilitas untuk niat buruk.
 
"Seringkali fasilitas dan program pemerintah dimanfaatkan untuk sosialisasi kepentingan calon khususnya petahana," ujar Dewi.
 
Kerawanan berikutnya adalah politik uang. Ini penting diawasi pihak penyelenggara dan penegak hukum, mengingat kondisi ekonomi masyarakat terdampak akibat pandemi covid-19.

Kerawanan keempat, yakni partisipasi masyarakat yang menurun. Dewi mengatakan peran masyarakat dalam pilkada kali ini tidak hanya memilih namun mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan.
 
"Partisipasi masyarakat yang tinggi jadi salah satu indikator menilai pilkada sehat dan aman. Jadi bukan pemimpin yang lahir dari sebuah proses yang curang," ujar dia.
 
Baca: Kemendagri Minta Tak Ada Kerumunan Saat Pengundian Nomor Urut Paslon
 
Dewi menegaskan Bawaslu dan Polri sepakat menolak intervensi pihak luar. Supaya kinerja kedua lembaga tetap netral dan transparan.
 
"Bawaslu dan Polri menolak seta menghindari tawaran pihak luar dan mengesampingkan hal yang tidak prinsip," ucap Dewi.
 
Dikonfirmasi terpisah, anggota Komis IX DPR, Netty Prasetiyani Aher, mengatakan penyelenggara pilkada harus tetap hati-hati kendati Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) soal larangan kerumunan telah terbit. Dia khawatir emosi dan euforia massa tidak bisa terkendali.
 
"Sanksi tegas untuk pelanggar protokol kesehatan dan jangan sampai lengah. Bahkan jika perlu melibatkan TNI dan Polri," kata Netty.
 

(JMS)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif