Calon Bupati Banggai, Herwin Yatim, saat memberikan keterangan hasil keputusan PT-TUN Makassar terkait gugatannya atas keputusan KPU Banggai yang mendiskualifikasi dirinya pada kontestasi politik, di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin, 19 Oktober 2020.
Calon Bupati Banggai, Herwin Yatim, saat memberikan keterangan hasil keputusan PT-TUN Makassar terkait gugatannya atas keputusan KPU Banggai yang mendiskualifikasi dirinya pada kontestasi politik, di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin, 19 Oktober 2020.

Gugatan Petahana Banggai Dikabulkan Pengadilan

Pilkada pilkada serentak Pemilu Serentak 2020
Muhammad Syawaluddin • 19 Oktober 2020 19:02
Makassar: Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT-TUN) Makassar mengabulkan gugatan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai, Herwin Yatim-Mustar Labolo, terhadap keputusan Bawaslu Banggai. Bawaslu sebelumnya merekomndasikan pasangan petahana itu tidak memenuhi syarat maju dalam pilkada.
 
Ketua Majelis Hakim, Oyo Sunaryo dalam sidang tersebut mengabulkan gugatan pasangan petahana itu yang didiskualifikasi melalui rekomendasi Bawaslu atas pelanggaran pelantikan pejabat 6 bulan sebelum penetapan.
 
Penasehat Hukum calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Herwin-Mustar, Amrullah, mengatakan, penetapan tidak memenuhi syarat Herwin Yatim-Mustar Labolo disampaikan KPU dengan surat keputusan KPU Kabupaten Banggai bernomor 50/PL.02.3-Kpt/7201/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Petahana itu tidak mandiri dan profesional.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Putusan KPU Banggai tidak profesional dan tidak mandiri dalam proses penyelenggaraan pemilu," kata Amirullah, saat konfrensi pers usai menjalani sidang di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin, 19 Oktober 2020.
 
Dalam sidang itu, kata Amirullah, majelis hakim menilai bahwa ada anomali hukum dalam keputusan KPU Banggai, pertimbangan kedua hakim adalah keputusan KPU juga dinilai catat hukum lantaran sebelumnya telah menetapkan pasangan ini memenuhi syarat kemudian membatalkan atau mendiskualifikasi pasangan itu terkait mutasi yang dilakukan.
 
"Menurut hakim, tidak ada mutasi (dalam kasus pasangan itu) karena belum ada perpindahan hak," jelasnya.
 
Oleh karena itu, putusan KPU Banggai yang mendiskualifikasi pasangan petahana itu dengan menyertakan pasal 71 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 yang berisi tentang larangan bagi kepala daerah atau petahana melakukan penggantian/mutasi enam bulan sebelum perhelatan pemilihan kepala daerah dilakukan tidak sah.
 
Calon Bupati Banggai, Herwin Yatim menjelaskan bahwa keputusan KPU Banggai itu adalah hal yang aneh. Namun, sebagai warga negara yang taat hukum pihaknya menempuh jalur hukum dan didukung oleh partai serta seluruh relawan.
 
"Hasilnya, dalam putusan itu tidak ada satupun yang membenarkan langkah KPU menyatakan kami tidak memenuhi syarat setelah sebelumnya telah dinyatakan memenuhi syarat," tegasnya.
 
Menurutnya, ini adalah pembelajaran bagi semua, baik dirinya maupun rakyat, serta penyelenggara Pemilu yang ada. Ia pun berharap hal serupa tidak terjadi lagi. Agar, mekanisme pemilihan tahun 2020 ini bisa berjalan semua dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku.
 
"Ini pelajaran bagi saya pribadi, rakyat serta penyelenggara, ini tentu kita tidak harapkan terjadi. Mekanisme dan semuanya sudah ditempuh dengan baik dan tiba-tiba ada keanehan dalam proses selanjutnya," ungkapnya.
 
Sebelumnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai menetapkan paslon petahana yakni Herwin Yatim - Mustar Labolo tidak memenuhi syarat (TMS) menjadi peserta pada Pilkada 2020 di wilayah tersebut. Pasangan tagline WinStar itu gagal karena rekomendasi Bawaslu atas pelanggaran pelantikan pejabat 6 bulan sebelum penetapan.
 
Sementara, dua paslon lainnya yakni Amirudin Tamoreka - Furqanudin Masulili (AT-FM) dan Sulianti Murad-Zainal Abidin Alihamu (HATIMU) dinyatakan memenuhi syarat dan berhak melanjutkan tahapan pemilihan sebagai kepala daerah.
 
Penetapan tidak memenuhi syarat Herwin Yatim-Mustar Labolo disampaikan KPU dengan surat keputusan KPU Kabupaten Banggai bernomor 50/PL.02.3-Kpt/7201/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Petahana, dengan status tidak memenuhi syarat sebagai peserta pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020. Surat keputusan tertanggal 23 September 2020 tersebut ditandatangani Ketua KPU Banggai, Zaidul Bahri Mokoagow.
 

(ALB)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif