Prabowo-Sandiaga Klaim Menang 52%
Calon Presiden Prabowo Subianto dan Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno. ANT/ Sigid Kurniawan1
Jakarta: Tim kuasa hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengklaim menang dalam Pilpres 2019. Hal tersebut tertuang dalam petitum berkas perbaikan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK). 

Pada poin ketiga dalam petitum tersebut dikatakan bahwa Prabowo Subianto-Sandiaga Uno unggul 52 persen. Sedangkan lawannya Joko Widodo-Ma'ruf Amin mendapatkan 48 persen.


"Menyatakan perolehan suara yang benar adalah sebagai berikut, Ir. H. Joko Widodo-Prof. Dr. (H.C) KH. Ma'ruf Amin H. Suara: 63.573.169, dengan presentasi 48 persen. Prabowo Subianto-H. Sandiaga Salahuddin Uno Suara: 68.650.239 dengan persentasi 52 persen. Jumlah suara 132.223.408 dengan persentasi 100 persen," seperti dikutip dalam petitum dilaman MK, Selasa, 11 Juni 2019.

Sebelumnya pada 26 Mei 2019, Tim kuasa hukum Prabowo-Sandi telah menyerahkan petitum dengan tujuh gugatan ke MK. Saat ini mereka memperbarui petitum tersebut yang salah satunya mengkalim kemenangan mereka.

Dalam petitum yang sudah diperbaiki terdapat delapan poin yang disampaikan tim hukum Prabowo-Sandi. Adapun poin tiga, delapan, sembilan, 10, 12, 13,14, dan 15 yang menjadi pembeda dari petitum sebelumnya.

Tim Prabowo-Sandiaga mengaku memiliki bukti kuat. Mereka pun berharap Mahkamah Konstitusi memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Seluruhnya;

2. Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.08-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita Acara KPU RI Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, sepanjang terkait dengan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2019;

3. menyatakan perolehan suara yang benar adalah sebagai berikut:
   1. Ir. H. Joko Widodo - Prof. Dr. (H.C) KH. Ma'ruf Amin H.
      Suara: 63.573.169
      %: 48%
    2. Prabowo Subianto - H. Sandiaga Salahuddin Uno
       Suara: 68.650.239
        %: 52%
    Jumlah: 
        Suara: 132.223.408
        %: 100,00%

4. Menyatakan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01, H. Ir. Joko Widodo dan Prof. Dr. (H.C) KH. Ma'ruf Amin, MA, terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran dan kecurangan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 secara Terstruktur, Sistematis dan Masif;

5. Membatalkan (mendiskualifikasi) Pasangan Calon Presiden dan Wakil Nomor Urut 01, H. Ir. Joko Widodo dan Prof. Dr. (H.C) KH. Ma'ruf Amin, MA, sebagai Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019;

6. Menetapkan Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Nomor Urut 2, H. PRABOWO SUBIANTO dan H. SANDIAGA SALAHUDDIN UNO sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode tahun 2019-2024;

7. Memerintahkan kepada Termohon untuk seketika mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan  H. PRABOWO SUBIANTO dan H. SANDIAGA SALAHUDDIN UNO  sebagai Presiden dan Wakil Presiden Terpilih periode tahun 2019-2024;

8. Menyatakan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01, H. Ir. Joko Widodo dan Prof. Dr. (H.C) KH. Ma'ruf Amin, MA, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran dan kecurangan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 melalui penggelembungan dan pencurian suara secara Terstruktur, Sistematis dan Masif;

9. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02, H. PRABOWO SUBIANTO dan H. SANDIAGA SALAHUDDIN UNO sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode tahun 2019-2024.

10. Memerintahkan kepada Termohon untuk seketika untuk mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan H. PRABOWO SUBIANTO dan H. SANDIAGA SALAHUDDIN UNO sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode tahun 2019-2014.

Atau,
11. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang secara jujur dan adil di seluruh wilayah Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945.

Atau,

12. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang secara jujur dan adil di sebagian provinsi di Indonesia, yaitu setidaknya di provinsi: Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, DKI Jakarta, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Papua, dan Kalimantan tengah, agar dilaksanakan sesuai amanat yang tersebut di dalam Pasal 22E ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945.

13. Memerintahkan kepada lembaga negara yang berwenang untuk melakukan pemberhentian seluruh komisioner dan melakukan rekrutmen baru untuk mengisi jabatan komisioner KPU.

14. Memerintahkan KPU untuk melakukan penetapan pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap yang dapat dipertanggungjawabkan dengan melibatkan pihak yang berpkepentingan dan berwenang.

15. Memerintahkan KPU untuk melakukan Audit terhadap Sistem Informasi Perhitungan Suara, khususnya namun tidak terbatas pada situng.

Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).




(KAU, NUR)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id