Polri Buka Aduan Terkait Netralitas Pilkada

Faisal Abdalla 26 Juni 2018 15:45 WIB
pilkada 2018
Polri Buka Aduan Terkait Netralitas Pilkada
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Mochammad Iqbal. Foto Medcom.id Faisal Abdalla
Jakarta: Divisi Propam Mabes Polri membuka hotline terkait Pilkada serentak 2018. Masyarakat dipersilakan melapor bila menemukan anggota Polri yang tidak netral selama pelaksanaan Pilkada.
 
"Hotline ini sebagai media pengaduan masyarakat apabila menemukan oknum Polri yang bersikap tidak netral dalam Pilkada," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat, Divisi Humas Polri, Brigjen Mohammad Iqbal melalui keterangannya, Selasa, 26 Juni 2018.
 
Masyarakat bisa menghubungi nomor 021-7218615. Layanan hotline ini juga menerima pengaduan melalui surat elektonik dengan alamat divpropam99@gmail.com.
 
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menegaskan akan menindak anggotanya yang bersikap tidak netral selama Pilkada. Tito mengatakan pihaknya telah mengeluarkan aturan bagi anggota Polri selama Pilkada.
 
Salah satu aturan yang diterbitkan Tito yaitu larangan bagi anggota Polisi untuk mendokumentasikan data Pilkada. Larangan itu tertuang dalam Telegram Kapolri Nomor STR/404/ VI/ Ops 1.3/2018 tentang pedoman petugas PAM di TPS pada Pilkada tahun 2018.
 
"Saya buat TR sudah cukup lama berikut sanksinya. Di situ ada item-item yang cukup jelas. Di antaranya mengenai tidak boleh mendokumentasikan data-data yang ada sampai ke media," kata Kapolri Jenderal Tito Karnavian, di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Senin, 25 Juni 2018.

Baca: Menggoda Netralitas Polri


Lebih lanjut lagi, Tito mengatakan pihaknya juga sudah mengeluarkan telegram berkaitan dengan netralitas Polri. Ia menegaskan dirinya tak segan-segan menjatuhkan sanksi berat kepada anggotanya yang kedapatan tidak netral saat Pilkada.
 
"Sanksi mulai dari ringan seperti teguran, mutasi, demosi, sampai ke pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH)," imbuh dia.



(FZN)