Ilustrasi/Medcom.id
Ilustrasi/Medcom.id

KPU dan Bawaslu Didorong Total Jalankan Wewenang

Pilkada pilkada serentak Pemilu Serentak 2020
Theofilus Ifan Sucipto • 24 September 2020 17:05
Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dinilai belum menggunakan wewenangnya secara maksimal. Penyelenggaraan dan pengawasan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 seharusnya tak sebatas mengimbau.
 
“Tidak bisa lagi jadi alasan buat penyelenggara (yang mengatakan) kami punya kewenangan terbatas dan hanya imbauan dan teguran,” kata Wakil Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik FISIP Universitas Indonesia (UI), Hurriyah, dalam diskusi virtual di Jakarta, Kamis, 24 September 2020.
 
Hurriyah mengatakan penyelenggara pemilu harus menjamin pesta demokrasi berlangsung aman dan demokratis. Kewenangan itu perlu dimaksimalkan agar Pilkada 2020 di tengah pandemi covid-19 tidak menjadi masalah baru.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca:Pilkada 2020 Disebut Penopang Ekonomi Masyarakat
 
“Yang punya otoritas kewenangannya bukan mengimbau tapi membuat regulasi dan regulasi yang memaksa. Ini diperbolehkan dalam konteks pandemi,” ujar dia.
 
Hurriyah meminta penyelenggara pilkada, DPR, dan pemerintah tak khawatir dicap otoriter oleh masyarakat. Sebab ketegasan sangat diperlukan menjamin pilkada aman dan sehat.

“Tidak apa-apa dibilang otoriter karena otoritarian moral memang boleh di situasi pandemi, kecuali saat situasi normal,” ucap Hurriyah.
 
Regulasi yang tegas, kata Hurriyah, mendesak saat Pilkada 2020. Dia tidak ingin petugas penyelenggara pilkada gugur seperti Pemilu 2019 akibat lemahnya peraturan.
 
“Ongkos politik di tengah pandemi mahal, jangan sampai ada ongkos sosial dengan mempertaruhkan nyawa manusia,” tegas dia.
 

(ADN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif