Ilustrasi ASN. MI/Ramdani
Ilustrasi ASN. MI/Ramdani

Sikap Partisan ASN Hanya Boleh di Bilik Suara

Pilkada pilkada serentak ASN Pemilu Serentak 2020
Indriyani Astuti • 29 Oktober 2020 04:09
Jakarta: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo menegaskan sikap partisan aparatur sipil negara (ASN) hanya dapat direfleksikan di dalam bilik suara. Bilik suara menjadi tempat ASN memilih orang yang dikehendaki sebagai pemimpin di daerahnya. Di luar bilik suara, ASN tidak perlu mengumbar ekspresi politiknya.
 
"Saya sendiri kurang sepakat kalau hak pilih ASN dicabut karena salah satu ciri negara demokrasi yang matang adalah supremasi sipil, di mana hak pilih betul-betul diwadahi," ujar Tjahjo saat menjadi pembicara dalam webinar Netralitas ASN dalam Pilkada Serentak 2020, Selasa, 27 Oktober 2020.
 
Kesadaran tersebut, menurut dia, menjadi perhatian penting dalam penegakan netralitas ASN, khususnya menjelang Pilkada Serentak 2020. Potensi gangguan netralitas justru terkadang datang dari individu ASN.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Mereka selalu berdalih posisi ASN itu dilematis, maju kena mundur kena, netral pun kena. Barangkali sebenarnya tidak demikian karena aturannya sudah jelas," terangnya.
 
Tjahjo menjelaskan ada empat kategori area yang sering dilanggar ASN dalam pilkada. Pertama, sebelum pelaksanaan tahapan pilkada seperti memasang baliho dan ikut dalam kegiatan partai politik. Kedua, ikut deklarasi bakal calon kepala daerah, dan memberikan dukungan kepada calon kepala daerah dengan mengerahkan ASN lain.
 
Ketiga, terlibat dalam kegiatan kampanye, memfasilitasi kegiatan kampanye, atau membagikan berita mengenai calon kepala daerah di media sosial. Keempat, tahap setelah penetapan kepala daerah yang terpilih, yakni ikut dalam pesta kemenangan kepala daerah terpilih.
 
Baca: KPU: Suket Masih Bisa Digunakan di Pilkada 2020
 
Tjahjo menerangkan pemerintah sudah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) mengenai Pedoman Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020. SKB yang ditandatangani sejumlah menteri, kepala lembaga, dan pimpinan penyelenggara pemilu itu menjadi pedoman bagi ASN untuk menjaga netralitas.
 
Dia berharap melalui keputusan bersama tersebut, ASN di tingkat pusat dan daerah dapat berkomitmen menegakkan netralitas. ASN harus mengawal pelaksanaan demokrasi di setiap tahapan serta menggerakkan dan mengorganisir masyarakat untuk menggunakan hak pilih dalam Pilkada Serentak 2020.
 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif