Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Rudiarto Sumarwono. Medcom.id/Amaluddin
Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Rudiarto Sumarwono. Medcom.id/Amaluddin

Suami atau Istri ASN Maju Pilkada Wajib Cuti

Pilkada pilkada serentak Pemilu Serentak 2020
Amaluddin • 26 Oktober 2020 22:26
Surabaya: Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Rudiarto Sumarwono, mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) yang suami atau istrinya maju Pilkada harus mengajukan cuti.
 
Kewajiban itu sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang pedoman pengawasan netralitas ASN dalam penyelenggaraan Pilkada serentak 2020.
 
"Sesuai tindak lanjut SKB itu jika ada pasangan (suami atau istri) ASN maju dalam Pilkada maka wajib cuti di luar tanggungan negara. Hal itu untuk menjaga netralitas ASN," kata Rudiarto di Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim, Senin, 26 Oktober 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca: KPU Gresik Siapkan Bilik Khusus Pemilih Bersuhu 37 Derajat Celsius
 
Rudi menjelaskan jika ASN tersebut tidak mengajukan cuti maka akan mendapat sanksi teguran. Menurutnya SKB ini ditandatangani KASN bersama Menteri PAN-RB, Menteri Dalam Negeri, Kepala BKN, dan Bawaslu.
 
Dari SKB lima lembaga tersebut, KASN juga menerbitkan tindak lanjut SKB Lima Lembaga kepada seluruh instansi pemerintah termasuk kepala daerah dan lembaga kementerian.
 
Dalam surat tindak lanjut tersebut, KASN menjelaskan langkah-langka pencegahan dan penegakan pengawasan netralitas ASN, dan itu tidak hanya seputar Pemilu. Netralitas juga berkaitan dengan pemberian pelayanan publik, penyusunan program kebijakan, netral dalam sistem manajemen ASN.
 
"Misalnya si X melakukan pelanggaran pasal sekian. Maka pihak terkait bisa dijatuhi hukuman disiplin apakah ringan, menegah atau berat," jelasnya.
 
Sementara dalam konteks pilkada, ASN yang tak mengajukan cuti saat suami atau istrinya mencalonkan diri, bisa dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Nantinya Bawaslu bisa mengirim laporan itu ke KASN, sehingga KASN bisa menindaklanjutinya.
 
"Setelah itu KASN akan memberikan rekomendasi atas aduan tersebut kepada pejabat pembina kepegawaian. Jadi KASN sifatnya hanya memberi rekomendasi," ujar Rudi.
 

(DEN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif