Ilustrasi pemilihan umum. Medcom.id/M Rizal
Ilustrasi pemilihan umum. Medcom.id/M Rizal

Hampir 13 Ribu Desa Terkendala Menerapkan E-Rekap

Pilkada pilkada serentak Pemilu Serentak 2020
Anggi Tondi Martaon • 08 Oktober 2020 21:58
Jakarta: Rekapitulasi elektronik (e-Rekap) belum bisa diterapkan di seluruh wilayah yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Sebab, masih banyak daerah yang terkendala jaringan telekomunikasi atau internet untuk menerapkan sistem ini.
 
"Kelemahan dan kekurangan (internet) hampir 13 ribu lebih desa," kata Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Evi Novida Ginting pada diksusi virtual yang diselenggarakan oleh Tempo Media Group dengan tema Untung Rugi e-Rekap, Kamis, 8 Oktober 2020.
 
Dia berharap pemerintah membantu KPU mengatasi kendala ini. Sehingga, penerapan teknologi pada kepemiluan bisa diterapkan dengan baik.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kami berharap kita juga akan memanfaatkan tenaga (sumber daya manusia) dari Indonesia yang tentu punya kemampuan," ungkap dia.
 
Baca: e-Rekap Diklaim Tekan Potensi Manipulasi Suara
 
Evi menyampaikan, KPU sudah menerapkan beberapa skenario bagi daerah yang terkendala menerapkan e-Rekap. Salah satunya, menentukan tempat pengiriman catatan hasil penghitungan suara (C1 plano) di lokasi di luar tempat pemungutan suara (TPS).
 
Petugas Kelompok Penyelengara Pemungutan Suara (KPPS) harus menentukan lokasi sebelum pemilihan dilakukan. Lokasi tersebut juga harus didaftarkan ke KPU daerah.
 
"Sehingga bisa kita deteksi saat mengirimkan data (C1 plano) tersebut," ujar dia.
 

(SUR)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif