Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dalam webinar Pembekalan Pilkada Berintegritas 2020 untuk Provinsi Sumatra Barat, Bali, dan Papua melalui akun YouTube 'Kanal KPK', Kamis, 26 November 2020.
Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dalam webinar Pembekalan Pilkada Berintegritas 2020 untuk Provinsi Sumatra Barat, Bali, dan Papua melalui akun YouTube 'Kanal KPK', Kamis, 26 November 2020.

Ongkos Pencalonan Kepala Daerah Menyentuh Rp100 Miliar

Pilkada kpk pilkada serentak Pemilu Serentak 2020
Fachri Audhia Hafiez • 26 November 2020 13:34
Jakarta: Biaya tinggi dalam kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ongkos yang diperlukan para calon kepala daerah tembus miliaran rupiah.
 
"Jadi, ini ada UUD atau ujung-ujungnya duit dan di kita ini biaya politik mahal," kata Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dalam webinar Pembekalan Pilkada Berintegritas 2020 untuk Provinsi Sumatra Barat, Bali, dan Papua melalui akun YouTube Kanal KPK, Kamis, 26 November 2020.
 
Lili mengutip kajian Litbang Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang menyebut dana untuk keperluan pencalonan tingkat bupati atau wali kota sebesar Rp20 miliar hingga Rp30 miliar. Sedangkan calon gubernur dibutuhkan biaya sebesar Rp20 miliar hingga Rp100 miliar.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Tingginya angka tersebut dipengaruhi sejumlah hal. Misalnya, membayar saksi di tempat pemungutan suara atau pengeluaran biaya kampanye.
 
Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) mencatat calon kepala daerah merogoh kocek lebih dalam untuk menjaga alat peraga kampanye. "Ada teman-teman menyampaikan bahwa memasang baliho sangat mudah. Ternyata yang mahal adalah menjaga (baliho) agar tidak diruntuhkan orang," terang Lili.
 
(Baca: Bawaslu: Politik Uang Melecehkan Kecerdasan Pemilih)
 
Mantan Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) itu menyebut situasi ini membuat calon kepala daerah mencari donatur. Ada potensi calon kepala daerah membalas jasa donatur ketika terpilih dengan mengeluarkan sejumlah kebijakan.
 
"Calon kepala daerah akan membalas jasa tersebut dalam hal menerima sumbangan untuk kendaraan pilkada," kata Lili.
 
KPK berharap ada skema pendanaan kepada partai politik yang diatur pemerintah. Sehingga calon kepala daerah dan partai politik tidak terbebani dengan tingginya ongkos dalam kontestasi setiap pemilihan umum (pemilu) dan mencegah timbulnya korupsi.
 
"Tidak membuat dan tidak membebani kepada calon kepala daerah atau kepada calon calon legislator yang akan maju," tegas Lili.
 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif