Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dalam webinar Pembekalan Pilkada Berintegritas 2020 untuk Provinsi Sumatra Barat, Bali, dan Papua melalui akun YouTube 'Kanal KPK', Kamis, 26 November 2020.
Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dalam webinar Pembekalan Pilkada Berintegritas 2020 untuk Provinsi Sumatra Barat, Bali, dan Papua melalui akun YouTube 'Kanal KPK', Kamis, 26 November 2020.

Komisioner KPK Kaget Dengar Cakada Ogah Kerja 5 Tahun

Pilkada kpk pilkada serentak Pemilu Serentak 2020
Fachri Audhia Hafiez • 26 November 2020 15:19
Jakarta: Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar pernah mendengar pembicaraan salah seorang calon kepala daerah (cakada) yang hanya ingin tiga tahun bekerja dari masa jabatan selama lima tahun. Pembicaraan itu terjadi saat cakada tersebut bersama timnya tengah makan di sebuah restoran.
 
"Dengan lantang dia mengatakan begini, 'kita cukup tiga tahun bekerja untuk rakyat, dan dua tahun berikutnya kita harus mengembalikan apa yang telah kita keluarkan' dan saya terkaget," kata Lili dalam webinar Pembekalan Pilkada Berintegritas 2020 untuk Provinsi Sumatra Barat, Bali, dan Papua melalui akun YouTube Kanal KPK, Kamis, 26 November 2020.
 
Lili geram dengan pernyataan cakada yang seolah-olah mempermainkan amanah rakyat. Dia menandai dan memperhatikan perkembangan cakada tersebut.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Karena kita juga menjadi marah dengan kalimat-kalimat yang demikian dilontarkan di depan para tim suksesnya," ujar Lili.
 
Lili tak memungkiri ada sejumlah kepala daerah yang terjerat kasus korupsi karena harus mengembalikan ongkos politik dari donatur. Mereka berupaya melakukan mark up anggaran untuk membalas jasa donatur.
 
"Seringkali disampaikan oleh kepala daerah alasan pembenaran ketika melakukan tindak pidana korupsi, dan alasan itu berkaitan tentu dengan adanya keharusan untuk mengembalikan biaya-biaya," ujar Lili.
 
Baca: Ongkos Pencalonan Kepala Daerah Menyentuh Rp100 Miliar
 
Mantan Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) ini berharap cakada ketika terpilih bisa bekerja dengan baik, melaksanakan pencegahan, dan pemberantasan korupsi. Dia pun berharap pembekalan pilkada berintegritas yang diberikan KPK dapat menciptakan pemerintahan yang bersih.
 
"Lima tahun ke depan mimpi kita, utamanya Sumatra Barat, Papua, dan Bali itu menurun atau hilang sama sekali angka tindak pidana korupsi di sana," ujar Lili.
 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif