Antisipasi Bawaslu Menghadapi Kampanye Hitam
Sejumlah wartawan yang tergabung dalam Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menggelar aksi menolak berita hoaks di Blitar, Jawa Timur. (Foto: ANTARA/Irfan Anshori)
Jakarta: Penggunaan media sosial yang sudah menyentuh segala usia memungkinkan dimanfaatkan oleh sejumlah pihak untuk melakukan kampanye hitam dan penyebaran hoaks menjelang pilkada serentak 2018. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyatakan telah menyiapkan antisipasi untuk menangkal kampanye hitam dan hoaks yang disebarkan melalui media sosial.
"Dari sisi pencegahan kami lakukan take down dengan cara akun penyebar kami laporkan ke Kementerian Kominfo. Kominfo yang nanti memerintahkan platform di Indonesia untuk melakukan take down," ujar anggota Bawaslu Mochammad Afifudin, dalam Metro Pagi Primetime, Selasa, 20 Februari 2018.
Afif mengatakan pihaknya telah bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam bentuk penandatanganan kesepahaman.
Harapannya, kata dia, akun-akun yang melakukan kampanye negatif, hoaks, atau pun fitnah bisa ditekan dan dicegah agar tidak viral.
"Tentu tidak menjamin semuanya, tapi sudah kita antisipasi dengan melibatkan semua platform di Indonesia seperti Facebook dan lainnya," kata Afif.
Melalui kerja sama tersebut, Bawaslu yang sudah memiliki tim siber mengaku akan semakin diperkuat oleh tim lainnya untuk memantau semua aktivitas di media sosial. Tak hanya kerja sama antarlembaga, platform penyedia aplikasi juga akan bersinergi dengan pemerintah untuk mencegah penyebaran kampanye hitam.
"Kita (Bawaslu) ada tim siber, Kominfo juga ada tim yang siap mendalami temuan-temuan. Media sosial sudah diawasi, tinggal bagaimana mengefektifkan penindakannya," katanya.
Selain pencegahan dari sisi teknis, Afif mengatakan upaya lain yang dilakukan pemerintah adalah memberikan pendidikan politik melalui sosialisasi kepada masyarakat tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Jangan sampai, kata dia, masyarakat tak menyadari bahwa tindakan yang dilakukan adalah sesuatu yang melanggar.
Kemudian, kata Afif, partai politik juga perlu ambil bagian dalam hal pencegahan di samping memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang konsekuensi pidana jika melakukan kampanye hitam.
"Pelibatan menjadi kunci bagaimana mencegah lebih awal untuk meminimalisasi praktik terjadinya pelanggaran. Karena kalau semua didekati dengan penindakan tanpa memaksimalkan pencegahan, kurang pas juga," jelasnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((MEL))
"Dari sisi pencegahan kami lakukan take down dengan cara akun penyebar kami laporkan ke Kementerian Kominfo. Kominfo yang nanti memerintahkan platform di Indonesia untuk melakukan take down," ujar anggota Bawaslu Mochammad Afifudin, dalam Metro Pagi Primetime, Selasa, 20 Februari 2018.
Afif mengatakan pihaknya telah bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam bentuk penandatanganan kesepahaman.
Harapannya, kata dia, akun-akun yang melakukan kampanye negatif, hoaks, atau pun fitnah bisa ditekan dan dicegah agar tidak viral.
"Tentu tidak menjamin semuanya, tapi sudah kita antisipasi dengan melibatkan semua platform di Indonesia seperti Facebook dan lainnya," kata Afif.
Melalui kerja sama tersebut, Bawaslu yang sudah memiliki tim siber mengaku akan semakin diperkuat oleh tim lainnya untuk memantau semua aktivitas di media sosial. Tak hanya kerja sama antarlembaga, platform penyedia aplikasi juga akan bersinergi dengan pemerintah untuk mencegah penyebaran kampanye hitam.
"Kita (Bawaslu) ada tim siber, Kominfo juga ada tim yang siap mendalami temuan-temuan. Media sosial sudah diawasi, tinggal bagaimana mengefektifkan penindakannya," katanya.
Selain pencegahan dari sisi teknis, Afif mengatakan upaya lain yang dilakukan pemerintah adalah memberikan pendidikan politik melalui sosialisasi kepada masyarakat tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Jangan sampai, kata dia, masyarakat tak menyadari bahwa tindakan yang dilakukan adalah sesuatu yang melanggar.
Kemudian, kata Afif, partai politik juga perlu ambil bagian dalam hal pencegahan di samping memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang konsekuensi pidana jika melakukan kampanye hitam.
"Pelibatan menjadi kunci bagaimana mencegah lebih awal untuk meminimalisasi praktik terjadinya pelanggaran. Karena kalau semua didekati dengan penindakan tanpa memaksimalkan pencegahan, kurang pas juga," jelasnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((MEL))
BERITA TERKAIT
