KPU Ingatkan Parpol soal Mahar
Ketua Arief Budiman--Antara/Aprilio Akbar
Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Indonesia mengultimatum partai politik untuk tidak meminta mahar politik, kepada setiap calon kepala daerah. KPU tidak ingin mahar politik mencederai proses demokrasi di Tanah Air.

"KPU akan ingatkan, supaya ini menjadi pelajaran karena makin banyak temuan semacam ini," kata Ketua Arief Budiman dalam diskusi Polemik Sindo Trijaya di Jakarta, Sabtu, 13 Januari 2018.


Menurut Arief, KPU memang tidak secara langsung memberi pengawasan terhadap mahar politik. Namun, dia berjanji hal ini akan menjadi perhatian dan tanggung jawab pihaknya untuk selektif dalam menseleksi para bakal calon.

"Tentu kami punya konsen dan tenggung jawab moral mana calon yang baik, regulasi dibuat juga semakin ketat, mahar politik atau money politik itu sanksinya berat," tegas Arif.

Baca: La Nyalla Kecewa Kepada Prabowo

Sebelumnya, mahar politik mencuat setelah La Nyalla Mattalitti membeberkan adanya permintaan uang miliaran rupiah dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

La Nyalla mengungkapkan, mahar tersebut diminta Prabowo sebagai akomodasi saksi dari Partai Gerindra yang menjaga di tiap tempat pemungutan suara (TPS). Selain itu, dukungan partai pun akan diberikan bila telah mendapat restu koalisi dari partai lain.

La Nyalla juga mengaku telah melaporkan soal permintaan mahar politik tersebut ke para ulama di Jatim dan Jakarta yang telah mendukungnya. Termasuk kepada Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais dan Waketum Gerindra Rachmawati Soekarnoputri.

Kepada Amien dan Rachmawati, La Nyalla menyatakan dirinya bukan tidak siap memenuhi permintaan Gerindra. Dia hanya ingin rekomendasi sebagai cagub Jatim dikeluarkan sebelum membayarkan uang miliaran rupiah ke Gerindra.




(YDH)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id