KPU Nilai Permohonan Sengketa Pilkada tak Serius
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono Ubaid Tanthowi. Foto: Medcom.id/Siti Yona Hukmana.
Jakarta: Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana perselisihan hasil pilkada (PHP) hari ini. Sebanyak 70 perkara akan diadili mahkamah.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menilai sebagian besar permohonan sengketa tak serius. KPU yakin telah melaksanakan semua tahapan pilkada sesuai undang-undang.
"Kami meyakini dari seluruh gugatan tidak ada yang terlalu serius. Kami menganggap teman-teman KPU di provinsi dan kabupaten/kota sudah mengambil keputusan dalam menetapkan paslon dan rekapitulasi sesuai undang-undang yang berlaku," kata Komisioner KPU, Pramono Ubaid Tanthowi di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Kamis, 26 Juli 2018.
Pramono mengatakan sebagian besar pemohon melayangkan gugatan dengan dalih adanya dugaan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Dia justru mempertanyakan apakah dugaan-dugaan pelanggaran itu sudah pernah dilaporkan ke pengawas pemilu atau belum.
"Atau jangan-jangan belum pernah dilaporkan ke pengawas pemilu. Ini harus kita periksa lagi," tandas Pramono.
Baca: Empat Gugatan Sengketa Pilkada di Sumut
Selain itu Pramono juga menggarisbawahi bahwa sebagian besar gugatan yang dilayangkan memiliki selisih di atas ambang batas yang ditetapkan undang-undang sebesar 2 persen. Secara keseluruhan, Pramono menilai gugatan sengketa pilkada relatif lebih sedikit jika dibandingkan dengan total daerah yang melaksanakan pilkada.
Namun begitu, Pramono mengatakan pihaknya sudah mempersiapkan jawaban terhadap semua gugatan. KPU sebagai pihak tergugat dijadwalkan akan menyampaikan jawaban pada sidang berikutnya.
MK akan menggelar sidang pendahuluan sengketa pilkada pada hari ini dan besok, Jumat, 27 Juli 2018. Sebanyak 35 perkara akan disidangkan hari ini dan 35 perkara sisanya esok hari. Sidang sendiri dibagi ke dalam tiga panel.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((YDH))
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menilai sebagian besar permohonan sengketa tak serius. KPU yakin telah melaksanakan semua tahapan pilkada sesuai undang-undang.
"Kami meyakini dari seluruh gugatan tidak ada yang terlalu serius. Kami menganggap teman-teman KPU di provinsi dan kabupaten/kota sudah mengambil keputusan dalam menetapkan paslon dan rekapitulasi sesuai undang-undang yang berlaku," kata Komisioner KPU, Pramono Ubaid Tanthowi di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Kamis, 26 Juli 2018.
Pramono mengatakan sebagian besar pemohon melayangkan gugatan dengan dalih adanya dugaan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Dia justru mempertanyakan apakah dugaan-dugaan pelanggaran itu sudah pernah dilaporkan ke pengawas pemilu atau belum.
"Atau jangan-jangan belum pernah dilaporkan ke pengawas pemilu. Ini harus kita periksa lagi," tandas Pramono.
Baca: Empat Gugatan Sengketa Pilkada di Sumut
Selain itu Pramono juga menggarisbawahi bahwa sebagian besar gugatan yang dilayangkan memiliki selisih di atas ambang batas yang ditetapkan undang-undang sebesar 2 persen. Secara keseluruhan, Pramono menilai gugatan sengketa pilkada relatif lebih sedikit jika dibandingkan dengan total daerah yang melaksanakan pilkada.
Namun begitu, Pramono mengatakan pihaknya sudah mempersiapkan jawaban terhadap semua gugatan. KPU sebagai pihak tergugat dijadwalkan akan menyampaikan jawaban pada sidang berikutnya.
MK akan menggelar sidang pendahuluan sengketa pilkada pada hari ini dan besok, Jumat, 27 Juli 2018. Sebanyak 35 perkara akan disidangkan hari ini dan 35 perkara sisanya esok hari. Sidang sendiri dibagi ke dalam tiga panel.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((YDH))
BERITA TERKAIT
