Cuti Bersama Idulfitri Diharapkan tak Ganggu Persiapan Pilkada
Ilustrasi--medcom.id
Bandung: Masa cuti bersama Idulfitri diharapkan tidak menganggu persiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018.
"Pelayanan harus tetap berjalan, tak ada yang boleh terganggu terutama dalam persiapan kita menghadapi Pilkada serentak gubernur dan wali kota Bandung," ujar pejabat sementara Wali Kota Bandung, Muhammad Solihin di Bandung, Selasa, 5 Mei 2018.
Beberapa pelayanan yang tidak boleh terganggu salah satunya penyelesaian perekaman KTP elektronik. Dari catatannya, masih terdapat kurang lebih 5.000 warga yang belum melakukan perekaman.
Untuk itu, ia menegaskan dinas kependudukan dan pencatatan sipil (Disdukcapil) Bandung akan tetap beroperasi pada tanggal 11, 12, dan 13 Juni 2018. Selama setengah hari untuk melayani kebutuhan dokumen kependudukan. "Mobil pelayanan keliling pun akan terus beroperasi di beberapa titik," ujarnya.
Tak hanya Disdukcapil, Solihin menginstruksikan seluruh perangkat daerah terutama unsur kewilayahan untuk memberlakukan sistem piket di kantornya masing-masing.
Hal tersebut untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan. "Pokoknya harus ada yang piket 1x24 jam. Saya minta laporan setiap hari siapa yang piket hari itu," ucapnya.
Hal lain yang menjadi perhatiannya yakni di bagian pelayanan pengadaan yang harus tetap berjalan, sehingga beberapa proses lelang tidak terganggu oleh terpotongnya masa cuti.
"Saya tidak mau tahun ini ada keterlambatan hanya karena pelaksanaan cuti bersama yang cukup panjang," tambah dia.
Saat ini, sebutnya Pemkot Bandung telah mampu menyelesaikan 2.021 paket pengadaan, baik melalui lelang maupun melalui layanan pengadaan secara elektronik (LPSE). Jumlah tersebut dari total 5.428 paket yang diajukan. "Harus segera ada percepatan proses pengadan tersebut," lanjutnya.
Solihin meminta, perangkat daerah segera mengantisipasi jika ada proses lelang yang tidak sesuai harapan sehingga berpotensi terjadi keterlambatan pembangunan. Ia tidak ingin pembangunan terlaksana kurang optimal.
"Tolong dihitung lagi kalau misalnya nanti dianggap ada perubahan, yang lebih penting dan harus dipenuhi, alihkan saja ke sana daripada pelaksanaan kegiatan bangunan jadi tidak optimal," jelasnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((YDH))
"Pelayanan harus tetap berjalan, tak ada yang boleh terganggu terutama dalam persiapan kita menghadapi Pilkada serentak gubernur dan wali kota Bandung," ujar pejabat sementara Wali Kota Bandung, Muhammad Solihin di Bandung, Selasa, 5 Mei 2018.
Beberapa pelayanan yang tidak boleh terganggu salah satunya penyelesaian perekaman KTP elektronik. Dari catatannya, masih terdapat kurang lebih 5.000 warga yang belum melakukan perekaman.
Untuk itu, ia menegaskan dinas kependudukan dan pencatatan sipil (Disdukcapil) Bandung akan tetap beroperasi pada tanggal 11, 12, dan 13 Juni 2018. Selama setengah hari untuk melayani kebutuhan dokumen kependudukan. "Mobil pelayanan keliling pun akan terus beroperasi di beberapa titik," ujarnya.
Tak hanya Disdukcapil, Solihin menginstruksikan seluruh perangkat daerah terutama unsur kewilayahan untuk memberlakukan sistem piket di kantornya masing-masing.
Hal tersebut untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan. "Pokoknya harus ada yang piket 1x24 jam. Saya minta laporan setiap hari siapa yang piket hari itu," ucapnya.
Hal lain yang menjadi perhatiannya yakni di bagian pelayanan pengadaan yang harus tetap berjalan, sehingga beberapa proses lelang tidak terganggu oleh terpotongnya masa cuti.
"Saya tidak mau tahun ini ada keterlambatan hanya karena pelaksanaan cuti bersama yang cukup panjang," tambah dia.
Saat ini, sebutnya Pemkot Bandung telah mampu menyelesaikan 2.021 paket pengadaan, baik melalui lelang maupun melalui layanan pengadaan secara elektronik (LPSE). Jumlah tersebut dari total 5.428 paket yang diajukan. "Harus segera ada percepatan proses pengadan tersebut," lanjutnya.
Solihin meminta, perangkat daerah segera mengantisipasi jika ada proses lelang yang tidak sesuai harapan sehingga berpotensi terjadi keterlambatan pembangunan. Ia tidak ingin pembangunan terlaksana kurang optimal.
"Tolong dihitung lagi kalau misalnya nanti dianggap ada perubahan, yang lebih penting dan harus dipenuhi, alihkan saja ke sana daripada pelaksanaan kegiatan bangunan jadi tidak optimal," jelasnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((YDH))
BERITA TERKAIT
