Akurasi Daftar Pemilih di TPS Paling Rawan
Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Mochammad Afifuddin (pertama dari kanan)--Medcom.id/Siti Yona Hukmana
Jakarta:Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Mochammad Afifuddin mengungkap potensi kerawanan di tempat pemungutan suara (TPS) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018. Salah satunya soal, akurasi data pemilih paling rawan potensial terjadi di 91.979 TPS (24 persen).

"Akurasi data pemilih ini indikatornya terdapat pemilih yang memenuhi syarat tapi tidak terdaftar dalam DPT. Terdapat pemilih yang tidak memenuhi syarat tapi terdaftar di DPT," kata Afif di Media Center Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 25 Juni 2018.


Kerawanan kedua, lanjutnya, penggunaan hak pilih/hilangnya hak pilih seorang warga negara. Seperti pemilih disabilitas dan terdapat jumlah daftar pemilih tambahan (DPTb) di atas 20 pemilih dalam satu TPS. "Ini terjadi di 80.073 TPS yakni 21 persen tingkat kerawanannya," ujar Afif

Kerawanan selanjutnya di TPS adalah politik uang. Menurut Afif, terdapat aktor politik uang di TPS, terdapat praktik pemberian uang atau barang pada masa kampanye, dan terdapat relawan bayaran pasangan calon (paslon) di wilayah TPS.

"Kasus politik uang ini rawan terjadi di 26.789 TPS atau 7 persen. Mencegah itu, kita sudah dahului dengan patroli pengawasan yang orientasinya mengingatkan kalau orang membagi duit itu jadi agak takut karena sudah ada di sini pengawasan berjalan bersama orang-orang KPPS," tandasnya.

Lalu, kerawanan lainnya, kata dia, mengenai netralitas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Ia menemukan adanya petugas KPPS mendukung paslon tertentu. Ia menegaskan, sebagai penyelenggara diwajibkan untuk netral.

"Seperti juga disampaikan Bu Dewi (Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo), menjadi penting untuk kita pastikan bahwa penyelenggara harus netral. Termasuk jajaran kami (Bawaslu) juga harus netral. Sehingga, bisa menjaga hubungan antara yang diurusi terkait dengan calon dan lainnya. Netralitas KPPS ini rawan terjadi di 5.810 TPS yakni 1 persen," sebutnya.



Kasus lain, yaitu pemungutan suara. Masalah terjadi saat formulir C6 tidak didistribusikan kepala pemilih di TPS, TPS berada di dekat rumah paslon, ketua dan seluruh anggota KPPS tidak mengikuti bimbingan teknis (bimtek) dan ketersediaan logistik. "Ini rawan terjadi di 40.574 TPS yakni sebesar 10 persen," ujar Afif.

Terakhir, rawan melakukan kampanye di TPS. Afif mengungkap ada praktik mempengaruhi pemilih untuk memilih atau untuk tidak memilih calon tertentu berdasarkan agama, suku, ras, dan antargolongan di sekitar TPS. 

"Ada juga praktik menghina/menghasut di antara pemilih terkait isu agama, suku, ras dan antar golongan di sekitar TPS. Ini potensinya sebesar 3 persen, terdapat di 10.735 TPS," papar Afif.

Maka itu, ia meminta sejumlah pihak waspada. "Kita sampaikan (kerawanan ini) untuk pencegahan jangan sampai nanti ini (kerawanan) benar-benar terjadi di TPS-TPS," pungkasnya.

Afif juga mengimbau kepada calon kandidat kepala daerah untuk tidak melakukan kampanye di saat masa tenang. Masa tenang pilkada yakni 24, 25, dan 26 Juni 2018. "Pemetaan kerawanan di TPS ini, merupakan asumsi di masa dua minggu terakhir menjelang hari tenang Pilkada," tutupnya.



(YDH)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id