Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik/MI/Rommy Pujianto
Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik/MI/Rommy Pujianto

Kemendagri Mencium Pjs Kepala Daerah Langgar Netralitas ASN

Pilkada pilkada serentak ASN Pemilu Serentak 2020
Kautsar Widya Prabowo • 27 Oktober 2020 18:43
Jakarta: Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerima sejumlah laporan adanya aparatur sipil negara (ASN) yang melanggar netralitas dalam tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020. Salah satunya dugaan pelanggaran yang dilakukan pejabat sementara (pjs) kepala daerah.
 
"Beberapa daerah ada yang mengajukan pjs gubernur, wali kota, bupati, ada kencederungan pjs yang dipilih itu tidak netral," ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Akmal Malik dalam diskusi virtual, Selasa, 27 Oktober 2020.
 
Akmal tidak menjelaskan jumlah pjs yang diduga melanggar netralitas. Namun, praktik tersebut kerap terjadi saat pembagian bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat terdampak pandemi covid-19.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Akmal menyakini ketidaknetralan pjs tersebut melibatkan atasan atau kepala daerah yang tengah berkompetisi dalam pilkada. Dia meminta pengawasan terhadap sejumlah kepala daerah yang diisi pjs diperketat.
 
"Yang perlu diwaspadai ada 142 calon dengan latar belakang bupati dan 132 wakil bupati, ini perlu diwaspadai potensi pelanggaran netralitas ASN," tuturnya.
 
Baca: Langgar Netralitas, 98 ASN di Malut Diadukan ke KASN
 
Dia memerinci terdapat 137 pjs kepala daerah yang tersebar di beberapa daerah yang akan menyelenggarakan pilkada. Terdiri atas empat pjs gubernur, 119 pjs bupati, dan 14 pjs wali kota.
 
"Kami sesekali berpikiran positif pjs ini bisa dioptimalkan menjadi agen netral ASN, (karena) mereka ASN diambil sumpahnya," tuturnya.
 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif