Ilustrasi KPU. Medcom.id
Ilustrasi KPU. Medcom.id

Protokol Kesehatan Diminta Mengacu SE KPU sebelum PKPU Diundangkan

Pilkada Virus Korona Pemilu Serentak 2020
Anggi Tondi Martaon • 21 Juni 2020 11:28
Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pilkada Serentak Lanjutan Tahun 2020 dalam Kondisi Bencana Nonalam Covid-19. Aturan tersebut bisa menjadi landasan sementara penerapan protokol kesehatan sebelum Peraturan KPU (PKPU) diundangkan.
 
"Karena salah satu syarat dilanjutkannya tahapan (Pilkada 2020) bagaimana mengadopsi protokol kesehatan itu dengan baik di lapangan," kata Komisioner KPU I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi kepada Medcom.id, Minggu, 21 Juni 2020.
 
Eks Ketua KPU Provinsi Bali itu menjelaskan ada beberapa tahapan pilkada yang mulai berjalan pascapenetapan pemungutan suara pada Desember 2020. Di antaranya verifikasi dukungan calon perseorangan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Jadi SE ini kami harapkan bisa digunakan oleh KPU provinsi dan kabupaten/kota termasuk untuk tahapan terdekat yaitu verifikasi faktual dukungan calon perseorangan itu," ujar dia.
 
SE Nomor 20 Tahun 2020 diteken pada Jumat, 19 Juni 2020. SE mewajibkan penyelenggara, peserta, dan pemilih menerapkan protokol kesehatan pencegahan virus dalam tiap tahapan Pilkada 2020.
 
(Baca: Pembahasan PKPU Pilkada 2020 Diharapkan Cepat)
 
Tahapan yang wajib menerapkan protokol kesehatan yaitu kegiatan yang bersifat pertemuan langsung, berpotensi melibatkan orang banyak, penyampaian berkas atau perlengkapan secara fisik dan lain sebagainya.
 
SE tersebut juga mewajibkan petugas penyelenggara pemilu menggunakan alat pelindung diri (APD). Di antaranya masker, sarung tangan karet, dan pelindung wajah saat memverifikasi dukungan calon perseorangan.
 
Petugas juga diingatkan menjaga jarak minimal satu meter, menggunakan alat tulis pribadi dan rajin mencuci tangan.
Sementara itu, petugas yang terindikasi atau terkonfirmasi positif virus korona tidak diperbolehkan bertugas. KPU juga tidak mengizinkan pergantian antarwaktu bagi petugas yang sakit.
 
"Kecuali alasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," bunyi surat edaran poin E Nomor 9.
 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif