Wakil Ketua Komisi II DPR Arwani Thomafi. MI/Mohamad Irfan
Wakil Ketua Komisi II DPR Arwani Thomafi. MI/Mohamad Irfan

Legislator Temukan Ribuan Pemilih Tak Penuhi Syarat di Jateng

Pilkada bawaslu Pemilu Serentak 2020
Kautsar Widya Prabowo • 16 Agustus 2020 07:21
Jakarta: Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Arwani Thomafi menemukan ribuan pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) dalam daftar pemilih model A-KWK. Temuan tersebut didapat Arwani saat kunjungan ke daerah pemilihan di daerah Rembang, Pati, dan Blora, Jawa Tengah.
 
"Misalnya ada ribuan (pemilih) yang sudah meningal dunia, masuk daftar pemilih, ada juga yang pindah domisili, ada yang sudah menjadi TNI. Ada yang tidak dikenal atau bukan penduduk setempat," ujar Arwani kepada Medcom.id, Minggu, 16 Agustus 2020.
 
Arwani menekankan dalam satu daerah dapat ditemukan ribuan pemilih TMS. Ia khawatir kondisi serupa juga terjadi di daerah lain penyelenggara Pilkada 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"(Pemilih) yang seperti ini (TMS) ada di kabupaten, kota, bisa puluhan ribu, bahkan bisa ratusan ribu," tuturnya.
 
Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu juga menemukan ribuan pemilih yang telah memenuhi syarat justru tidak masuk daftar pemilih A-KWK. Di antaranya kelompok pemilih baru.
 
"Anak-anak muda itu, pelajar-pelajar itu kan mereka sudah memenuhi syarat, namun belum terdaftar dalam pemilih model A-KWK," jelasnya.
 
Ia meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) di daerah memastikan seluruh daftar pemilih pada Pilkada 2020 valid. Hal tersebut penting untuk meningkatkan kualitas pemilihan kepala dareah di tengah pandemi covid-19.
 
Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan kondisi serupa. Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menduga Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak melakukan sinkronisasi dengan baik antara DPT Pemilu 2019 dan DP4 Pilkada 2020.
 
Temuan itu didapat melalui uji petik atau pegujian dokumen daftar pemilih model A-KWK di 312 kecamatan yang tersebar di 27 provinsi.
 
"Pengawas kecamatan mendapatkan informasi dari pengawas desa/kelurahan (PDK) yang sedang melakukan pengawasan proses pencocokan dan penelitian (coklit) oleh petugas pemuktahiran data," kata Afifuddin.
 

(SUR)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif