Ilustrasi Pilkada 2020. Medcom.id
Ilustrasi Pilkada 2020. Medcom.id

Nihil Sanksi Tegas, KPU Sebut Sudah Berusaha Lewat PKPU

Pilkada Virus Korona pilkada serentak Pemilu Serentak 2020
Cahya Mulyana • 02 Oktober 2020 04:05
Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengaku tidak bisa melebihi ketentuan perundang-undangan dalam menyusun sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020. KPU sempat mengusulakan sanksi pidana serta diskualifikasi dalam rancangan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020, namun dicoret karena menyalahi ketentuan.
 
"KPU sudah berusaha semaksimal mungkin membuat pengaturan luar biasa yang memakan waktu panjang," kata Komisioner KPU I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi dalam diskusi virtual, Kamis, 1 Oktober 2020.
 
I Dewa menuturkan sanksi diskriminasi dan pidana tak masuk PKPU lantaran tidak memungkinkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundangan-undangan. Sanksi maksimal pelanggar protokol kesehatan hanya melarang tiga hari berkampanye.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Pasalnya, Undang-Undang Pilkada sebagai bantalan pembuatan PKPU tidak mengatur hukuman pidana atau diskualifikasi. KPU berharap efek jera bisa muncul lewat sanksi dalam PKPU.
 
"Itu sanksi maksimal yang bisa dilakukan KPU. Kita juga monitoring untuk melihat pelaksanan kampanye untuk evaluasi," tutur dia.
 
Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Donni Monardo menegaskan masyarakat yang mengikuti pilkada atau tidak harus menaati protokol kesehatan. Pertemuan terbuka tidak berbahaya ketika mengikuti aturan, khususnya menghindari kerumunan.
 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif