Ilustrasi-- Petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) melakukan rekapitulasi surat suara di tingkat Kecamatan di GOR Mangga Dua Selatan, Sawah Besar, Jakarta. (Foto: ANTARA/Nova Wahyudi)
Ilustrasi-- Petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) melakukan rekapitulasi surat suara di tingkat Kecamatan di GOR Mangga Dua Selatan, Sawah Besar, Jakarta. (Foto: ANTARA/Nova Wahyudi)

Minat Masyarakat DIY Jadi Pengawas Pilkada Rendah

Pilkada pilkada serentak Pemilu Serentak 2020 Protokol Covid-19
Ahmad Mustaqim • 19 Oktober 2020 11:14
Yogyakarta: Minat masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjadi pengawas Pilkada 2020 menurun ketimbang pada Pemilu 2019. Hal itu dilihat dari hasil pendaftaran pengawas tempat pemungutan suara (TPS) di tiga wilayah yang akan menggelar Pilkada pada Desember mendatang; Bantul, Gunungkidul, dan Sleman.
 
"Semua (daerah) enggak ada yang enggak perpanjangan (pendaftaran). Sampai batas waktu pendaftaran, jumlah pendaftar kurang," kata Ketua Bawaslu DIY, Bagus Sarwono, Senin, 19 Oktober 2020.
 
Sejak pendaftaran pengawas TPS dibuka pada 3-15 Oktober, jumlah pendaftar tak memenuhi target. Dari kebutuhan pengawas 6.108 dengan target pendaftar 12.216, belum sepenuhnya terpenuhi.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca juga:Paslon Dilarang Bawa Massa Pendukung pada Debat Publik
 
Misalnya, di Kabupaten Bantul dengan 17 kecamatan, kebutuhan pengawas TPS 2.085 serta target pendaftar 4.170. Hingga batas akhir, jumlah pendaftar hanya 1.819 orang.
 
"Kekurangan pendaftar sebanyak 2.351 orang."
 
Kemudian di Kabupaten Sleman, data pada Minggu, 18 Oktober 2020, kebutuhan pengawas 2.125 untuk 17 kecamatan dengan kebutuhan pendaftar 4.250. Namun, jumlah pendaftar baru 2.680
 
"Mekanismenya disiapkan perpanjangan pendaftaran sampai tahap kedua, yakni 16-19 Oktober. Kalau tak memenuhi pada 19 Oktober, akan dilakukan perpanjangan kedua," ujarnya.

Bagus memperkirakan, rendahnya minat mendaftar sebagai calon pengawas TPS salah satunya akibat pandemi covid-19. Selain itu, pengalaman peristiwa kematian sejumlah petugas pemilu 2019 diduga jadi penyebabnya.
 
"Meskipun beban pemilu dan pilkada beda. Dari sisi teknis, Pemilu 2019 ada lima surat suara, Pilkada 2020 hanya satu surat suara. Lebih ringan," kata dia.
 
Ia juga menyebut, syarat menjalani rapid test diperkirakan mempengaruhi animo masyarakat, kendati tes dibiayai pemerintah. Selain itu honor yang hanya berkisar Rp400 ribu hingga Rp500 ribu juga jadi faktor lain.
 
Baca juga:KPU Sultra Buat 12 Aturan Baru Prokes Pilkada
 
"Soal honor saya tak bisa komentar jauh karena sudah diatur, ada batas atasnya. Kedua, honor yang diberikan tergantung ketersediaan dana hibah. Memang ada pandangan honornya relatif kecil. Kurang menarik," ungkap Bagus.
 
Meski demikian, pihaknya melakukan berbagai upaya untuk bisa memenuhi target itu. Selain perpanjangan waktu dengan opsi hingga dua kali, juga melakukan sosialisasi serta pendekatan ke tokoh, perangkat, dan komunitas masyarakat.
 
"Kalau tak ada sama sekali (tak memenuhi target), Panwaslu desa akan ditugaskan di TPS. Itu alternatif pamungkas," jelasnya.
 

(MEL)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif