Bawaslu Catat 37 ASN Jateng Tidak Netral

Budi Arista Romadhoni 25 Juni 2018 13:44 WIB
pilgub jateng 2018
Bawaslu Catat 37 ASN Jateng Tidak Netral
Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Pemilu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah, Sri Wahyu Ananingsih.--Medcom.id/Budi Arista Romadhoni.
Semarang: Bawaslu Jawa Tengah mencatat terdapat sebanyak 37 Aparatur Sipil Negara (ASN) kedapatan terlibat dalam dugaan pelanggaran kampanye Pilkada Jawa Tengah. Temuan pelanggaran yang melibatkan ASN itu pada masa kampanye Pilkada hingga memasuki masa tenang pada 23 Juni 2018. 

"Komisi ASN bersama kami sudah menindak para pegawai negeri yang terlibat pelanggaran kampanye itu. Pelanggaran kampanye yang melibatkan ASN itu tersebar di beberapa daerah, di Jateng," ungkap Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Pemilu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah, Sri Wahyu Ananingsih di Semarang, Senin, 25 Juni 2018. 


Anna mengungkapkan dari 37 ASN tersebut, terdapat seorang di antaranya yang telah dipecat institusinya. ASN yang dimaksud selama ini bekerja di Kantor Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo. Ketika masa kampanye Pilkada 2018 berlangsung, yang bersangkutan tepergok ikut menjadi anggota salah satu parpol.

"Pegawai negeri yang bersangkutan itu kerja di kantor Kecamatan Watumalang tapi dia juga rangkap jabatan jadi anggota parpol. Atas temuan itu, Pemkab Wonosobo melalui BKD mengeluarkan SK pemberhentian sebagai ASN," ucapnya tanpa menyebut nama. 

Baca: Masih Banyak ASN tidak Netral

Dia menjelaskan penindakan terhadap para ASN juga dilakukan Komisi ASN di sejumlah daerah yakni Kabupaten Semarang, Bebes, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Magelang dan Kabupaten Wonosobo.

Secara keseluruhan pihaknya mendapati jumlah pelanggaran dugaan pidana Pemilu mencapai 42 kasus. Kemudian dugaan pelanggaran administrasi ada 179 kasus.

Untuk pelanggaran pidana Pemilu yang menggunakan fasilitas negara sebanyak 13 kasus, aksi money politic ada 11 kasus. Bahkan ada tindakan mendukung salah satu paslon terdapat enam kasus.

"Sejumlah pelanggaran sudah diproses Gakumdu dan kepolisian. Kami mencatat jumlah ini sangat banyak ketimbang kondisi Pilkada sebelumnya," ucapnya. 




(YDH)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id